TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten SBD, Thobias Dowa Lelu mengingatkan agar layanan birokrasi pemerintah jangka bertele-tele.
Peringatan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar Komisi Gabungan DPRD SBD dan Pemkab SBD, Jumat (20/06/2025).
Menurutnya, peristiwa berdarah di Dinas P dan K Kabupaten SBD beberapa waktu lalu merupakan dampak dari layanan birokrasi yang berbelit.
“Ini akibat aturan bertele-tele, dan saya sebagai salah satu pelaku yang mengurus pencairan keuangan mengalaminya,” beber Thobias.
Ia menegaskan, insiden tragis di instansi yang melayani urusan pendidikan tersebut sebetulnya tidak terjadi jika pelayan publik di situ paham
Misalnya data yang dilaporkan melampaui jumlah yang tercatat di dinas tersebut bisa diambil upaya bijak.
Tidak perlu bersitegang saat pencocokan data antara sekolah dan pihak dinas.
“Kalau misalnya data yang masuk di dinas hanya 110 siswa ya sudah proses dan cairkan untuk jumlah tersebut,” imbaunya.
“Panggil kepala sekolahnya, eh sini kamu, datamu yang diusulkan ada 300, tapi yang tidak memenuhi syarat sekian, yang memenuhi syarat ini, kita cairkan ini dulu,” sarannya lagi.
Tindakan bijak perlu diambil dalam situasi tertentu, terlebih jika itu sudah menyangkut kebutuhan hidup.
Pejabat di dinas mesti paham dan menyadari bahwa terkait urusan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada sekian banyak orang yang menggantungkan nasibnya dari dana itu.
“Ini sudah menyangkut urusan perut, dan siapa pun pasti terganggu kalau sudah menyangkut urusan perut,” tambahnya.
Karena itu ia berharap dari insiden tragis itu bisa diambil hikmahnya untuk perbaikan layanan menjadi lebih baik.
Kendati demikian ia tidak sepakat jika kasus penikaman terhadap salah satu kepala seksi itu diselesaikan secara keluarga
“Terhadap pelaku penikaman harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tolak perdamaian kekeluargaan agar ada efek jera dan tidak terulang lagi di kemudian hari,” tandasnya. ( JIP/MS ).
