JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Pemerintah pusat memilih mengurangi porsi anggaran untuk dana desa setelah dinilai kurang berdampak bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/02/2026) di Wisma Danantara, Jakarta.
Presiden RI Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/02/2026) di Wisma Dan antara, Jakarta. ( Tangkapan layar akun YouTube PerekonomianRI)
“Kita akan rombak dana desa agar lebih efektif dan efisien,” ucapnya dalam tayangan akun YouTube PerekonomianRI.
Prabowo menyebut, dalam 10 tahun terakhir dana desa tidak sepenuhnya sampai ke tangan rakyat.
“Kita 10 tahun lebih kita beri dana desa ke desa-desa, 10 tahun kita berikan, dan sekarang kita akan mengarahkan,” ujar Presiden.
Mulai tahun ini, porsi dana desa telah dikurangi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kompensasinya, sejumlah kebijakan diarahkan langsung untuk rakyat di desa seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Selama 10 tahun terakhir, pengelolaan dana desa yang tidak berdampak bagi rakyat malah berimplikasi hukum bagi kepala desa.
Bukti paling nyata, banyak kepala desa tersandung kasus hukum karena tidak menggunakan dana tersebut dengan benar.
“Mereka berhadapan dengan hukum karena tidak mampu pertanggungjawabkan penggunaan dana desa,” tandas Prabowo. ( TAP/MS )
