TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Amanat Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara dibacakan oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST selaku Inspektur Upacara yang berlangsung di Lapangan Upacara Polres Sumba Barat Daya, Rabu (01/07/2026).
Dalam amanat tersebut, Presiden menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini semakin kompleks.
Selain menghadapi dinamika kejahatan yang bersifat multidimensional, Polri juga dituntut untuk terus melakukan reformasi birokrasi sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Presiden menyampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Polri yang baru diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian di berbagai wilayah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dalam aspek pembinaan internal kelembagaan maupun pelaksanaan tugas operasional guna menjawab perkembangan zaman dan ekspektasi publik.
Pada momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini, Presiden memberikan lima arahan utama kepada seluruh jajaran Polri.
Pertama, memperkuat reformasi kelembagaan Polri. Reformasi birokrasi harus mampu melahirkan institusi kepolisian yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Polri juga dituntut mampu bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Kedua, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.
Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang didukung pemanfaatan teknologi informasi, transparansi proses kerja, serta penguatan akuntabilitas organisasi untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi kompleksitas ancaman di era digital.
Menurut Presiden, perkembangan teknologi informasi berjalan beriringan dengan munculnya ancaman keamanan baru yang semakin beragam.
Karena itu, Polri harus memiliki personel yang profesional, adaptif, berintegritas, menguasai teknologi, serta memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah.
Di tengah dinamika geopolitik global, Polri dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan, merespons peluang dan ancaman secara cepat, serta membangun institusi modern yang berbasis data, prediktif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik.
Kelima, Presiden menekankan pentingnya penguatan legitimasi institusi Polri.
Dalam negara demokrasi, legitimasi kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan tugas, tetapi juga dari tingkat pengakuan dan kepercayaan masyarakat.
“Bangun budaya integritas organisasi, perkuat komunikasi publik, respons cepat terhadap keluhan dan kritik masyarakat, serta manfaatkan media sebagai sarana memperkuat reputasi Polri,” demikian pesan Presiden dalam amanat yang dibacakan Bupati Sumba Barat Daya.Upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Polres Sumba Barat Daya.
Upacara HUT ke 80 Bhayangkara ini berlangsung khidmat dan menjadi momentum refleksi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, serta memperkuat kehadiran Polri yang humanis dan dipercaya masyarakat. ( JIP/MS )
