TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Meningkatnya kasus penculikan dan berbagai tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memantik sorotan dari kalangan mahasiswa.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka Santo Agustinus mendesak Kapolres SBD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bhabinkamtibmas di tingkat desa.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Presidium PMKRI Tambolaka, Dominggus Ghoghi yang akrab disapa Ming.
Menurutnya, aparat kepolisian yang ditempatkan di desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi tindak kriminal sebelum berkembang menjadi kasus yang meresahkan masyarakat.
“Kami meminta Kapolres SBD segera melakukan evaluasi terhadap seluruh Bhabinkamtibmas di desa. Kurangnya evaluasi internal berpotensi membuat fungsi pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal. Jika peran pencegahan dijalankan dengan baik, berbagai persoalan keamanan semestinya bisa dideteksi lebih awal,” ujar Ming.
Ia menilai maraknya kasus yang terjadi di lingkungan desa menjadi indikator bahwa pendekatan preventif dan pengawasan sosial belum berjalan optimal.
Menurutnya, keberadaan polisi di desa tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus aktif membangun komunikasi, melakukan pemetaan kerawanan, serta hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Ming juga mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja personel agar fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat tetap berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab institusi kepolisian.
“Kasus yang terus muncul dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena itu dibutuhkan penguatan fungsi pembinaan, kunjungan kemasyarakatan, serta sosialisasi keamanan yang lebih intensif,” katanya.
Senada dengan itu, Gerakan Masyarakat (Germas) PMKRI Cabang Tambolaka melalui Paulus Ngailo atau Melvin menegaskan bahwa meningkatnya kasus penculikan dan tindak kriminal di SBD tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.
Menurut Melvin, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum untuk meninjau kembali efektivitas sistem pengamanan hingga ke tingkat desa.
Ia menekankan bahwa Bhabinkamtibmas bukan sekadar pelengkap struktur organisasi kepolisian, melainkan ujung tombak deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian persoalan keamanan di tengah masyarakat.
“Keamanan masyarakat tidak boleh hanya diukur dari cepatnya polisi bertindak setelah kejahatan terjadi. Ukuran keberhasilan justru terletak pada kemampuan mencegah kejahatan sebelum memakan korban. Jika masyarakat masih hidup dalam ketakutan, berarti fungsi pencegahan perlu diperkuat,” tegas Melvin.
PMKRI menilai langkah evaluasi tidak cukup dilakukan secara formalitas. Mereka berharap ada tindakan konkret dan berkelanjutan agar setiap personel Bhabinkamtibmas benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Selain itu, PMKRI juga meminta agar penguatan patroli, pembinaan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan menjadi prioritas dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Sumba Barat Daya. ( JIP/MS )
