JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana.
Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo.
Meski demikian, Mensesneg meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Ia menegaskan, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik DPR Menguat
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Langkah politik itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perhatian publik mengenai dokumen pendidikan Gibran, termasuk surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA disebut menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya juga menjadi perhatian MK.
DPR kemudian merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap sejumlah persoalan konstitusional, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Gibran Pernah Beri Tanggapan
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (07/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik yang berkembang mengenai riwayat pendidikan dan dokumen persyaratan pencalonannya.
Perkembangan terbaru mengenai niat pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian publik, terutama di tengah dinamika politik nasional, proses hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah, serta dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
Namun, pernyataan niat pengunduran diri tersebut belum dengan sendirinya berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses dan keputusan resmi yang berlaku. ( TAP/MS )
