TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba adalah kantong human trafficking dan migrasi ilegal rentan human trafficking.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, Minggu (15/06/2025).Dikatakannya, sesuai data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT terkait P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) patut dipertanyakan keberadaan BLK LTSA PMI di Pulau Sumba yang mengurus semua prasyarat sesuai UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMi.
Fakta membuktikan di Pulau Sumba sudah ada BLK PMI dan LTSA PMI di Lete Konda yang merupakan Pilot Program Pemerintah Pusat sesuai persyaratan sebagai BLK PMI atau dikenal BLK LN dan LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia).
“Hanya saat ini mati suri karena belum dioptimalkan,” timpal Gabriel.
Untuk itu PADMA Indonesia menyerukan :
Pertama, mendukung total Gubernur NTT dan Bupati Sumba Barat Daya didukung Kabinet Merah untuk segera optimalkan secara profesional BLK dan LTSA di Lete Konda.
Kedua, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera membangun Pos Pelayanan Paspor atau Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lete Konda untuk memudahkan pelayanan di Pulau Sumba.
“Ketiga, mendukung Gubernur NTT dan Bupati se Sumba untuk berkolaborasi dengan Sekolah Hotel Sumba dan BLK Don Bosco untuk menjadikan BLK dan LTSA Lete Konda menjadi Pusat Pelatihan Profesional di Pulau Sumba,” tandasnya. ( TAP/MS )
