Oleh : Irenius Umbu Gauka Rajang, ST, M.Sc
Sumba Tengah adalah kabupaten dengan posisi strategis di Pulau Sumba—menghubungkan wilayah timur dan barat. Namun hingga hari ini, posisi strategis tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Data menunjukkan bahwa persoalan Sumba Tengah bukan sekadar persepsi, tetapi realitas struktural. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Tengah tahun 2024 tercatat sekitar Rp1,53 triliun, dengan PDRB per kapita hanya sekitar Rp16,5 juta per tahun—salah satu yang terendah secara nasional.
Ini menggambarkan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat masih sangat terbatas. Struktur ekonominya pun belum sehat. Sekitar 39,21% PDRB bergantung pada sektor pertanian, sementara sektor jasa seperti pariwisata, akomodasi, dan kuliner justru berada pada posisi paling kecil kontribusinya.
Artinya, sektor yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi berbasis mobilitas (wisata dan perdagangan) justru belum berkembang.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih tinggi. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Sumba Tengah masih berada di kisaran 30,84%, atau sekitar 23 ribu lebih penduduk. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional, bahkan masih lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten lain di Pulau Sumba.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih rendah dan belum mampu menopang kemandirian ekonomi daerah. Dengan kata lain, Sumba Tengah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Dalam situasi seperti ini, pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, terkait kemungkinan “merumahkan” ribuan tenaga PPPK akibat keterbatasan anggaran menjadi alarm keras bagi daerah. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi indikator bahwa sistem ekonomi daerah belum kuat menopang beban belanja publik.
Tetapi persoalan terbesar Sumba Tengah bukan hanya pada angka-angka tersebut, melainkan pada kegagalan membaca peluang. Sumba Tengah setiap hari dilintasi arus kendaraan antar kabupaten di Pulau Sumba.Namun tidak ada daya tarik yang membuat orang berhenti. Tidak ada pusat persinggahan yang hidup. Tidak ada ekosistem UMKM yang terintegrasi. Tidak ada identitas wisata yang kuat.
Akibatnya, perputaran ekonomi tidak terjadi. Warung makan tidak berkembang, pelaku UMKM stagnan, lapangan kerja terbatas, dan pada akhirnya, ekonomi daerah hanya berputar di lingkaran kecil—didominasi oleh belanja pegawai negeri.
Padahal, di tengah ancaman krisis fiskal dan keterbatasan anggaran, Sumba Tengah justru memiliki peluang besar untuk bertransformasi. Tenaga PPPK yang terdampak kebijakan anggaran seharusnya tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai potensi sumber daya manusia produktif. Mereka bisa menjadi penggerak ekonomi baru jika diarahkan dengan tepat.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret:
Pertama, membangun rest area ekonomi terpadu di jalur lintas Sumba Tengah sebagai pusat UMKM, kuliner lokal, dan promosi wisata.
Kedua, mengembangkan minimal satu destinasi wisata unggulan yang benar-benar dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Ketiga, melakukan intervensi serius terhadap UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran.
Keempat, menyerap tenaga kerja terdampak—termasuk PPPK—ke dalam sektor ekonomi produktif berbasis desa.
Kelima, memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis potensi riil daerah, khususnya sektor wisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
Langkah-langkah ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi arah baru pembangunan ekonomi daerah.
Sumba Tengah tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk mengelola potensi tersebut secara serius dan visioner. Jika tidak ada perubahan, maka Sumba Tengah akan terus menjadi daerah lintasan—bukan tujuan. Namun jika momentum ini dimanfaatkan, Sumba Tengah justru bisa bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumba.
Penulis adalah Master of Science Transport System and Engineering, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
