Oleh : Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
Politisi Senior, Mantan Anggota DPRD NTT, Tokoh Perjuangan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat
TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Terlepas dari pro -kontra, sehubungan dengan tayangan live streaming perdebatan Bupati SBD , Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST dan staf teknis Dinas P dan K, Catherine Rambu Kapu Horo, SE, bagi saya peristiwa itu justru menimbulkan optimisme baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di SBD,
Pertama, kita bisa mengetahui betapa parahnya pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di SBD.
Tangkapan layar live streaming Facebook saat Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST (kanan) berdebat dengan staf Sekretariat Dinas P dan K, Catherine Rambu Kapu Horo, SE (kiri).
Hal itu tercermin dalam perbincangan di berbagai Group WA yang melibatkan banyak stakeholders dengan bermacam topik persoalan seperti kisruh seleksi PPPK, dana BOS, Dana Desa, tunjangan guru, pelayanan KTP, mark up jumlah murid, dan lain-lain.
Kedua, itulah sebabnya bupati sebagai kepala daerah terobsesi untuk secepatnya memecahkan atau mengurai masalah yang membelit tersebut.
Obsesi itulah yang mendorong bupati untuk mengambil jalan pintas dengan turun langsung dan bertemu petugas teknis yang bertanggung jawab di Dinas P dan K.
Bupati memilih untuk tidak melalui jalur hirarki birokrasi : Sekda, Asisten Sekda yang membidangi, Inspektorat Kabupaten, Kepala Dinas P dan K, Kepala Bidang, atau Kepala Seksi.
Rupanya bupati butuh akselerasi, tapi sayangnya dilakukan terburu-buru dan emosional, tanpa bekal informasi teknis yang komprehensif, tentang item kegiatan pemerintahan yang bermasalah.
Ditayangkan live streaming tanpa memperhitungkan regulasi yang mengatur tentang tata cara pembinaan, penindakan, hukuman, serta norma kode etik sesuai ketentuan perundangan.
Tapi positifnya, bahwa bupati punya kemauan politik yang kuat untuk memecahkan masalah yang dihadapi rakyatnya. Bupati pusing dengan begitu banyak masalah yang berkelindan.
Kedua, fenomena Catherine Rambu Kapu Horo (Ketty) yang berani dan energik memberi klarifikasi berdasarkan ketentuan teknis (juklak dan juknis) agar pimpinannya tidak terjebak dan tata kelola keuangan tidak berimplikasi negatif, bahkan berimbas hukum terhadap para guru penerima dan juga dirinya, patut diacungi jempol.
Tipe ASN inilah yang kita harapkan jadi motor penggerak pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten SBD, membantu bupati sebagai penanggung jawab.
Ketiga, perlu dicatat bahwa perubahan signifikan hanya bisa terjadi, jika ada letupan terukur yang terjadi sehingga semua bisa buka mata dan telinga, bahwa kita perlu banyak berbenah untuk mengejar kemajuan.
Dan semua pihak secara langsung atau tidak langsung harus turut serta mendorong perubahan positif tanpa mengorbankan pihak tertentu.
Keempat, bupati harus berbangga dengan staf seperti Ketty, memanggilnya di ruang kerja, bina dan besarkan hatinya untuk jadi pioner ASN yang membantu pimpinan dengan segenap hati.
Sebaliknya Ketty pun harus bangga dengan bupatinya yang memiliki keberanian untuk bertindak, tentunya sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.
Kelima, sebagai anak dan ibu keduanya harus saling memaafkan karena sudah berada pada posisinya masing- masing secara benar.
Tinggal benahi aspek teknis komunikasi, agar hasilnya maksimal, bupati tidak atraktif sehingga terlihat arogan dan Ketty pun tidak terlalu reaktif sehingga terkesan melawan.
Keenam, pembinaan kepada ASN harus dilakukan sesuai ketentuan perundangan serta kode etik dan tidak tayang secara live streaming, karena bisa mempermalukan ASN dan memancing penafsiran perundungan kepada ASN yang bersangkutan.
Ketujuh, masalah ini jangan dibiarkan berlarut- larut, digoreng kian kemari dengan bumbu kata-kata yang bisa memanas- manasi keadaan. Makin cepat selesai makin baik. (*)
