JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Persoalan dugaan penggunaan dokumen bermasalah dalam gugatan perdata senilai Rp5,5 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki babak baru.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPW FBN RI) DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., resmi melaporkan dugaan penggunaan surat palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dokumen yang diajukan sebagai Bukti P-5 dalam perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.
Dokumen berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 itu sebelumnya dicantumkan sebagai salah satu dasar gugatan Sally Chandra terhadap James Tono selaku Tergugat I.
Pelaporan dilakukan Chalik berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono.
Dalam proses tersebut, Chalik menyampaikan laporan, menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

James Tono turut hadir bersama sejumlah pengurus DPW FBN RI DKI Jakarta, yakni Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., selaku Sekretaris; Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), Wakil Ketua I; Cepu Supriyatno, S.E., Ketua Kepemudaan dan Olahraga; serta Herman Kisto.
Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.
Dengan diterimanya laporan terbaru ini, tercatat sudah ada empat laporan polisi yang berkaitan dengan rangkaian persoalan tersebut, yaitu:
1. LP/B/1319/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 8 Mei 2026.
2. LP/B/1431/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 18 Mei 2026.
3. LP/B/2914/X/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 3 Oktober 2026.
4. LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.
Bukti P-5 Hilang, Kemudian Dicabut
Chalik menjelaskan, laporan tersebut ditempuh untuk meminta kepastian hukum terkait penggunaan dokumen yang sebelumnya diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.
Menurutnya, setiap dokumen yang digunakan dalam proses peradilan harus memiliki asal-usul, keaslian, serta kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memandang persoalan ini perlu ditelusuri secara serius dan objektif. Jangan sampai dokumen yang belum jelas asal-usul dan keasliannya digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan bernilai miliaran rupiah. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh fakta dan bukti secara profesional,” tegas Chalik.
Persoalan ini berawal dari Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang dicantumkan oleh Sally Chandra melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perdata terhadap James Tono.
Dokumen tersebut menjadi sorotan karena dikaitkan dengan klaim penalti sebesar 100 kali lipat, dengan nilai tuntutan mencapai Rp5.565.315.000.
Bahkan, dalam angka 19 halaman 6 surat gugatan disebutkan:
“Bahwa akibat pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dikenakan penalti oleh investor sebesar 100 (seratus) kali lipat dari dana yang telah digunakan, yaitu sebesar Rp5.565.315.000,-.”
Pernyataan dalam gugatan itu kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai identitas investor, keberadaan dan penyerahan dana, bukti transaksi keuangan, hingga dasar hukum pengenaan penalti sebesar 100 kali lipat tersebut.
Rangkaian persoalan semakin menjadi perhatian setelah dalam persidangan pada 29 Oktober 2026, kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., bersama Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP., disebut menyampaikan bahwa Bukti P-5 hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.
Namun, pada persidangan berikutnya, 12 November 2026, Dr. Andi Widiatno Hummerson menyatakan mencabut Bukti P-5 tersebut.
Perubahan keterangan mengenai keberadaan dokumen, yang kemudian berujung pada pencabutan alat bukti, menjadi salah satu hal yang menurut pihak pelapor perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Minta Penyidik Dalami Lima Persoalan
Dalam laporan tersebut, Chalik meminta penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mendalami sedikitnya lima persoalan utama.
Pertama, identitas, keberadaan, dan kapasitas hukum investor yang disebut dalam Surat Perjanjian Investor.
Kedua, asal-usul, keaslian, serta pihak yang membuat dan menggunakan dokumen Bukti P-5.
Ketiga, ada atau tidaknya penyerahan dana dari investor kepada Sally Chandra, termasuk bukti transaksi keuangannya.
Keempat, dasar hukum dan kebenaran klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5.565.315.000.
Kelima, alasan Bukti P-5 dinyatakan hilang atau terselip dalam persidangan 29 Oktober 2026, kemudian dicabut pada persidangan 12 November 2026.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji seluruh dokumen, menelusuri transaksi keuangan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana. Yang terpenting, semua harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi,” ujar Chalik.
Dugaan Pelanggaran KUHP
Dalam laporan tersebut, dugaan tindak pidana yang dimohonkan untuk diperiksa berkaitan dengan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski demikian, terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana dilaporkan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, dan alat bukti yang diperoleh.
Sebagai Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, Chalik menegaskan bahwa pendampingan terhadap James Tono merupakan bentuk kepedulian terhadap kepastian hukum, integritas proses peradilan, serta perlindungan masyarakat dari dugaan penyalahgunaan dokumen dalam proses hukum.
Ia berharap Polres Metro Jakarta Pusat dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Chalik, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pencabutan satu alat bukti dalam persidangan, tetapi juga menyangkut keberadaan investor, kebenaran transaksi pendanaan, serta dasar klaim penalti miliaran rupiah yang sebelumnya dicantumkan dalam surat gugatan.
“Publik berhak mendapatkan kejelasan. Apakah investor tersebut benar-benar ada? Apakah dana benar-benar pernah diserahkan? Dan apakah klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5,56 miliar memiliki dasar transaksi serta hubungan hukum yang dapat dibuktikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif,” tegasnya.
Kini, laporan tersebut telah diterima kepolisian dan menunggu proses penanganan lebih lanjut.
Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi dari Sally Chandra maupun kuasa hukumnya terkait laporan polisi dan dugaan yang disampaikan pihak pelapor. ( TAP/ MS )






















