TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Dugaan penggelapan barang oleh tiga karyawan Lion Parcel Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), jadi persoalan serius yang berpotensi merugikan perusahaan, juga kredibilitas layanan jasa pengiriman barang tersebut di mata pelanggan.
Persoalan ini disebut menimbulkan kerugian perusahaan hingga sekitar Rp135 juta.
Namun, di tengah tuntutan pengembalian kerugian tersebut, ketiga karyawan justru mempersoalkan besaran ganti rugi yang dibebankan kepada mereka, lantaran dinilai tidak sepadan dengan barang-barang yang mereka akui pernah diambil.
Kasus ini telah diadukan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Sumba Barat Daya untuk dimediasi.
Pengaduan tersebut diketahui bukan merupakan laporan polisi.
Dalam proses penyelesaian itu, perusahaan disebut meminta ketiga karyawan mengembalikan kerugian dengan pembebanan masing-masing sebesar Rp45 juta lebih.
Salah seorang karyawan berinisial S mengungkapkan keberatan tersebut kepada media ini, Jumat (06/11/2026), usai menjalani mediasi bersama dua rekannya dan perwakilan perusahaan Lion Parcel Tambolaka di Polres SBD.
S menegaskan, dirinya tidak sepenuhnya menyangkal pernah mengambil barang-barang yang menjadi persoalan.
Namun, ia keberatan karena menurut pengakuannya, data perusahaan turut memasukkan sejumlah barang yang tidak pernah diambil olehnya.
“Barang yang saya ambil itu barang yang saya pesan sendiri. Ada juga sebagian yang saya ambil, ada juga sebagian yang tidak. Masalahnya, barang yang saya tidak ambil itu yang mereka masukkan dalam data,” ungkap S.
Ia menjelaskan, sebelum data dari kantor pusat perusahaan diterima, ketiga karyawan sempat diminta menuliskan secara manual barang-barang yang menurut pengakuan masing-masing pernah diambil.
Namun, setelah data tersebut keluar, mereka mengklaim menemukan sejumlah perbedaan antara barang yang sebelumnya diakui dengan daftar barang yang kemudian dijadikan dasar perhitungan kerugian.
Menurut S, sebagian barang dalam data memang pernah diambil, tetapi terdapat pula barang lain yang tidak pernah diambil dan ikut dihitung sebagai bagian dari kerugian.
“Dari data itu, sebagian memang barang yang saya ambil. Tetapi ada sebagian barang yang mereka tambahkan, sehingga semuanya dianggap barang yang kami ambil. Total harganya sampai Rp136 juta. Menurut perkiraan saya, sebenarnya tidak sampai sebesar itu,” jelasnya.
Barang Pesanan Shopee Ikut Dipersoalkan
S juga mengungkapkan terdapat barang pesanan melalui akun Shopee miliknya yang tercantum dalam data perusahaan sebagai bagian dari kerugian.
Padahal, menurut pengakuannya, barang tersebut memang pernah dipesan, tetapi tidak pernah diambil karena sudah dibayar melalui Shopee.
“Memang betul saya pernah pesan melalui akun Shopee saya, tetapi saya tidak pernah mengambil barang itu. Bahkan barang yang sudah saya bayar melalui Shopee juga dimasukkan lagi dalam data yang diberikan kepada kami,” katanya.
Klaim tersebut menjadi salah satu alasan para karyawan meminta agar data barang diperiksa kembali secara menyeluruh, sehingga perhitungan kerugian tidak memasukkan barang yang menurut mereka tidak pernah diambil.
Barang Retur Konsumen dan Pengawasan Internal Dipertanyakan
S mengklaim barang-barang yang pernah diambil merupakan barang retur atau pengembalian dari konsumen yang sebelumnya melakukan pemesanan.
Menurutnya, barang tersebut kemungkinan dikembalikan oleh konsumen untuk selanjutnya diproses atau dikirim kembali ke kantor pusat perusahaan.
Ia juga mempertanyakan sistem pengawasan internal perusahaan di kantor Tambolaka.
S mengaku, selama barang-barang tersebut berada dalam proses penanganan, tidak pernah ada konfirmasi atau pertanyaan langsung dari pihak kantor mengenai keberadaan maupun penanganannya.
“Tidak pernah ada komplain dari mereka. Tidak pernah ada konfirmasi, tidak pernah tanya selama ini,” katanya.
Karyawan Perkirakan Kerugian Lebih Rendah
Perselisihan juga muncul terkait metode penilaian barang.
S menyebut, perusahaan menghitung kerugian berdasarkan harga asli barang, sementara barang-barang yang menurut pengakuannya pernah diambil dijual kembali kepada pihak lain dengan harga jauh lebih rendah.
Ia mencontohkan, ada barang yang menurut pengakuannya bernilai sekitar Rp5 juta, tetapi dijual kepada orang lain dengan harga Rp1 juta hingga Rp2 juta.
Menurut S, barang-barang yang dipersoalkan tidak seluruhnya merupakan barang elektronik.
Terdapat pula pakaian, celana, sepatu, dan jenis barang lainnya.
Atas dasar itu, S memperkirakan total ganti rugi untuk ketiga karyawan berada pada kisaran Rp70 juta hingga Rp80 juta lebih, bukan Rp135 juta lebih sebagaimana nilai yang dipersoalkan dalam mediasi.
“Kalau menurut kalkulasi kami, untuk tiga orang, nilainya sekitar Rp70 juta sampai Rp80 juta lebih. Tetapi kenapa sampai nominalnya sebesar itu?” ujarnya.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan perkiraan pribadi S dan belum menjadi hasil perhitungan bersama maupun kesepakatan resmi para pihak.
Tanggungan Dibagi Rata
Dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut, ketiga karyawan mengaku sempat bersepakat untuk membagi tanggungan kerugian secara merata.
Mereka beralasan pembagian tersebut dapat membuat beban pembayaran lebih ringan dan tidak memberatkan salah satu pihak.
Namun, menurut S, usulan tersebut tidak diterima perusahaan.
S juga menyebut salah seorang rekannya baru bekerja sekitar empat bulan, tetapi turut dibebankan tanggung jawab ganti rugi Rp45 juta lebih.
S sendiri mengaku telah bekerja selama dua tahun empat bulan dengan gaji bulanan Rp1,6 juta.
Minta Jangka Waktu Pelunasan Lebih Panjang
Selain mempersoalkan besaran kerugian, ketiga karyawan juga meminta jangka waktu pelunasan yang lebih panjang.
S menyebut, mereka mengusulkan pembayaran hingga Juli 2027.
Namun, perusahaan disebut menghendaki pembayaran lebih cepat, dengan tenggat yang dalam pembicaraan berbeda disebut Desember 2026 hingga Maret 2027.
Ia juga mengaku sempat mendapat pernyataan bernada ancaman terkait kemungkinan dirinya dipenjara apabila tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran.
“Perusahaan bilang tidak mau tahu, tidak mau menerima sertifikat tanah, dan saya harus hari ini juga dipenjara,” tutur S mengingat kembali pernyataan yang menurutnya disampaikan dalam pembicaraan tersebut.
Secara terpisah, dua perwakilan Lion Parcel Tambolaka yang dimintai konfirmasi enggan berkomentar.
“No comment, kami tidak punya kewenangan untuk beri penjelasan,” ujar salah satunya singkat. ( TIM/MS )
