TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Anggota DPR RI dari Komisi XIII, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, SH, MH, mendesak aparat penegak hukum agar menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Umbu Rudi menegaskan, proses hukum terhadap kasus tersebut harus berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak korban.
Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (21/11/2026), usai menghadiri Uji Publik Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dalam rapat tersebut, ia mendorong agar penanganan kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan tersebut segera dituntaskan demi menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
“Kami desak agar proses hukum ini dituntaskan demi perlindungan hak-hak korban. Kami juga apresiasi Polda NTT yang sudah bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, bahkan sudah melakukan gelar perkara khusus,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang telah memeriksa belasan orang dalam upaya mengungkap perkara tersebut.
Meski demikian, lanjut dia, proses penanganan perkara harus terus dikawal hingga seluruh fakta hukum terungkap dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Minta Korban Diberi Perlindungan Maksimal
Selain mendesak percepatan penanganan perkara, Umbu Rudi secara khusus meminta agar korban mendapat perlindungan maksimal dari berbagai kemungkinan intimidasi maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Ia menilai, perlindungan terhadap korban tidak boleh hanya sebatas proses administrasi hukum, tetapi harus mencakup pendampingan medis, psikologis, serta jaminan keamanan fisik.
“Saya tetap dorong agar korban dilindungi. Lembaga yang berwenang harus turun memberi bantuan dokter maupun psikiater, serta perlindungan secara fisik kepada korban agar tidak mengalami intimidasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perempuan yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual harus memperoleh perhatian serius dari semua pihak.
Ia menyebut, keberanian korban dalam menyampaikan peristiwa yang dialaminya harus dihargai dengan memberikan ruang perlindungan dan memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.
Dorong Penerapan Pasal Berlapis, Termasuk Dugaan TPPO
Lebih jauh, Umbu Rudi meminta penyidik Polda NTT untuk mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain dalam perkara tersebut, termasuk dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia menyoroti adanya dugaan keterlibatan dua orang yang membawa perempuan tersebut dengan tujuan eksploitasi seksual.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai sejumlah uang yang diberikan dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Fakta-fakta tersebut perlu didalami penyidik untuk melihat apakah terdapat unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.
“Kalau ada indikasi dua orang membawa perempuan tersebut untuk tujuan eksploitasi seksual, apalagi ada sejumlah dana yang diberikan, maka unsur-unsur dugaan perdagangan orang harus didalami,” imbuhnya.
Ia meminta penyidik tidak hanya terpaku pada satu dugaan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan penerapan pasal berlapis apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Terapkan pasal berlapis, baik dugaan tindak pidana pemerkosaan, TPPO, penyekapan, dan tindak pidana lain apabila memang ditemukan unsur-unsurnya. Ini penting agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan di NTT,” tandasnya.
Pejabat Publik Harus Tunduk pada Hukum
Umbu Rudi juga menyinggung status Bupati Kupang sebagai pejabat publik.
Menurutnya, setiap orang, termasuk pejabat pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tidak boleh dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang dalam pemerintahan.
Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengawal proses hukum agar berjalan secara objektif dan tidak ada pihak yang berupaya menghalangi pengungkapan perkara.
“Yang kami dorong adalah bagaimana kita peduli dan ikut mengawal perkara ini. Saya juga sudah koordinasi dengan Kapolda dan memperhatikan perkembangan penanganan perkara ini. Kita tunggu proses selanjutnya,” tutup Umbu Rudi. ( JIP/MS )






















