TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pelayanan administrasi kependudukan bagi warga SBD yang belakangan terkendala bukanlah sebuah kesengajaan.
Kondisi ini disebabkan oleh pembenahan dan pembaharuan sistem layanan yang ada di server pusat.
“Pembenahan ini adalah faktor utama penyebab macetnya layanan yang sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir,” sebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBD, Tarru Bani SIP kepada media ini, Senin (06/02/2023).
Kemungkinan lain diperkirakan karena adanya daerah otonom baru yang setidaknya berpengaruh pada perubahan numenklatur wilayah domisili.
Ia mengemukakan, berbagai penyesuaian setelah adanya daerah otonom baru ini diduga jadi salah satu sebab.
Pembenahan ini kemudian berdampak pada sistem layanan terpusat yang mesti diperbarui sehingga mengalami stagnasi hampir pada seluruh wilayah di Indonesia.
“Otomatis sangat berdampak karena kita betul-betul tergantung dengan sistem layanan konektif dan terpusat ini,” ungkapnya.
Selain itu, jelasnya lebih lanjut, perubahan sistem ini sudah diawali sejak penghujung 2021 hingga mendekati pertengahan tahun 2022.
Seluruh kewenangan layanan adminduk terpusat mengharuskan semua data kependudukan dikirim dan diolah di server pusat.
Migrasi data dari daerah ke pusat yang berlangsung dalam limit waktu bulanan inilah yang kemudian berdampak pula bagi pelayanan di tingkat daerah.
“Kondisi ini dipertegas lagi dengan adanya SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) terpusat yang berlaku secara nasional sejak April 2022 lalu,” terang Kadis Tarru Bani.
Dari sisi kelembagaan, ia mengaku, OPD yang dipimpinnya ini berbeda jauh dengan instansi lainnya karena setiap hari selalu disambangi warga.
Di kala layanan terganggu, dan bahkan sama sekali macet seperti saat ini, tentunya menjadi beban yang tidak enteng karena mendapat sorotan tajam dari publik.
Minimnya informasi yang bisa menjelaskan kondisi sesungguhnya dalam sistem layanan terpusat ini membuat reaksi publik demikian hebat dengan tudingan kontraproduktif.
Padahal, pihaknya sudah berupaya maksimal dengan pembenahan internal sejak memimpin OPD tersebut.
“Kami tidak menyalahkan warga yang merasa seperti diabaikan dengan adanya gangguan sistem ini. Karena memang layanan adminduk sangat urgen dan sedikit krusial jika mengalami hambatan,” tandasnya.
Secara internal, lanjutnya lagi, ada kondisi lain dimana sejumlah perangkat sudah termakan usia dan butuh pembaruan namun terkendala anggaran yang juga terdampak refocusing akibat COVID-19 sejak beberapa tahun lalu.
Akibat missinformasi di kalangan publik, kemudian banyak anggapan yang menyebut bahwa ini merupakan ulah dari human eror dalam instansi Dispendukcapil SBD.
Bekerja dalam situasi seperti ini dengan beban layanan publik yang mesti ditanggulangi secara cepat dan tepat tidak pula membuat pihaknya patah semangat.
Secara rutin, selaku pimpinan, kondisi yang terjadi dalam pelayanan di dinas itu senantiasa dilaporkan kepada asisten koordinasi dan secara berjenjang diteruskan kepada Sekda hingga bupati-wakil bupati.
“Melalui kesempatan ini, sebagai kadis, atas nama bupati saya ingin menyampaikan kondisi sesungguhnya yang kami alami sekarang untuk meluruskan informasi agar publik memahami dan bisa bersabar,” sambungnya.
Pada bagian lain ia menambahkan, berbagai upaya maksimal sudah dilakukan pihaknya untuk menjawab kebutuhan layanan adminduk bagi warga SBD.
Semua sumberdaya dan kemampuan yang ada dikerahkan agar efektivitas layanan publik di instansi ini terwujud dengan baik.
Tidak saja beraktivitas dalam masa lima hari kerja, tapi juga memanfaatkan waktu pada hari Sabtu dan Minggu melalui pola JEBOL (Jemput Bola).
“Hanya memang saat ini kita tidak bisa menghindari dampak dari pembenahan dan pembaharuan sistem pada server pusat. Dan ini berakibat secara nasional karena semuanya menyatu dalam sebuah sistem yang terkoneksi,” tandasnya. ( JIP/MS )
