KODI, MENARASUMBA.COM – Pemerintah Desa Homba Rande, Kecamatan Kodi, SBD bertekad menuntaskan sejumlah kebutuhan urgen warganya.
Kepada media ini Rabu (15/01/2025), Kepala Desa Homba Rande, Paulus Poka Loghe menjelaskan, pihaknya memprioritaskan tiga hal pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Kepala Desa Homba Rande, Paulus Poka Loghe. ( Foto Menara Sumba )
“Sasaran pokok kami adalah air bersih, rumah layak huni, dan penerangan,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, pemenuhan kebutuhan air bersih baru dimulai dengan pengadaan sumur bor yang akan menjangkau sejumlah warga di dua dusun dengan radius satu kilometer.
Aliran air yang berada di dusun tiga ini akan menjangkau wilayah Manduru Tana, Lingo Kaka, Magho Poyo, dan Patuku.
Pembangunannya sendiri menelan anggaran 170 juta yang dialokasikan dari dana desa tahun anggaran 2024.
Manakala debit airnya masih memungkinkan maka akan dianggarkan lagi dana untuk pengembangan jaringan pipa sehingga bisa menjangkau warga yang belum terlayani.
“Kalau debitnya masih memungkinkan kita akan tambah jaringan menyisir sepanjang jalan aspal dan buat tugu kran air di tiap kampung,” ungkap Paulus.
Selain itu pihaknya juga berencana membangun lagi sumur bor yang akan ditempatkan pada titik tengah wilayah agar bisa menjangkau seluruh warga yang belum terlayani.
“Memang di dusun satu sudah ada sarana air bersih yang dibangun WVI, sedang di dusun empat ada juga sumur bor yang diinisiasi oleh pihak gereja katolik,” tambahnya.
Pipa yang akan digunakan untuk pemasangan jaringan air bersih di dusun tiga. ( Foto Menara Sumba )
Sementara di dusun dua sendiri pun sudah dilakukan survei oleh tim dari dinas PUPR Kabupaten SBD beberapa waktu lalu.
Kondisi ketersediaan air bersih yang memadai saat ini, sebut Paulus, baru menjangkau 25 persen dari total kebutuhan warga desa.
Ia juga berharap selain terpenuhinya kebutuhan air bersih, pengembangan holtikultura pun akan menggeliat.
Pasalnya, salah satu cara pemerintah desa mengatasi beban PBB warga adalah dengan usaha holtikultura.
“Kami sudah mulai sejak tahun lalu dimana warga tidak pusing bayar PBB karena dilunasi dari kegiatan cocok tanam cabai,” jelasnya.
Setiap kepala dusun mengkoordinir kegiatan penanaman cabai di lahan milik sang kepala desa.
Hasil penjualan cabai tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melunasi PBB untuk satu desa yang jumlahnya belasan juta.
“Inilah kiat dan salah satu solusi kami dalam mengatasi problem warga desa,” tandasnya. ( JIP/MS )
