JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Keinginan kuat pengungsi asal Sumba yang mayoritas asal Sumba Barat Daya pasca kejadian di Bima mau pulang kembali ke Sumba wajib menjadi perhatian Pj Gubernur NTT dan Pj Bupati Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, bukan dibiarkan tanpa aksi nyata.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, Senin (20/01/2025).
Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa.
“Keinginan warga asal Tana Humba yang saat ini mengungsi di Dinsos Kabupaten Bima adalah langkah bijak untuk menghindari konflik horisontal pasca main hakim sendiri warga Bima,” ujarnya.
Akibat trauma psikologis warga Tana Humba di Bima karena ulah satu orang yang bukannya diproses hukum tetapi berbuah tindak anarkis massa yang brutal.
Terpanggil nurani untuk keselamatan warga Tana Humba, NTT dan tidak berdampak pada konflik horisontal maka Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia menyampaikan pernyataan sikap,
“Pertama, kami sangat mendukung dan menghargai keinginan pengungsi warga Tana Humba yang mayoritas asal Sumba Barat Daya,” tandas Gabriel.
Warga Sumba yang mengungsi di Dinas Sosial Kabupaten Bina. ( Dok. Tangkapan layar Facebook )
Pihaknya meminta negara dalam hal ini Kemensos RI, Pemprov NTT bekerja sama dengan Pemprov NTB, Pemkab SBD, Pemkab Sumba Barat, dan Pemkab Bima untuk memfasilitasi warga kembali ke Sumba.
Kedua, membantu para pengungsi untuk dibekali pelatihan dan modal usaha karena telah kehilangan mata pencaharian.
“Dengan demikian mereka tidak terjebak bujuk rayu mafiosi perdagangan orang ke negeri jiran pasca peristiwa itu, dan tidak jatuh tertimpa tangga lagi,” imbuhnya.
Ketiga, Pemprov NTT bersama Pemkab SBD dan Pemkab Sumba Barat bisa bekerja sama dengan BLK Don Bosco dan Sekolah Hotel Sumba untuk memberikan pelatihan ketrampilan dan modal usaha untuk kelanjutan masa depan mereka di Tana Humba. ( TAP/MS )
