TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Keterlibatan media (mainstream) dalam penyelenggaraan pemilu tidak sebatas jadi pemadam kebakaran.
Pernyataan ini disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang saat berbicara sebagai narasumber dalam Rakor Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten SBD, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, sebagai mata dan telinga publik peran media tidak bisa dipandang remeh dalam membantu terselenggaranya pemilu yang kredibel.
Karena itu ruang kolaborasi bagi media mesti tersedia dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu, baik oleh KPU maupun Bawaslu.
Namun ia mengingatkan, ketika masuk dalam sistem tersebut, kekritisan media jangan pula dipertaruhkan
“Jadi ini bukan simalakama dimana media secara institusi perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, tetapi tidak membungkam sikap kekritisan tersebut,” imbuh Ahmad Atang.
Media harus mencapai protokol agreement dengan KPU, Bawaslu dan seterusnya tapi tidak juga menghilangkan independensi jurnalis itu sendiri.
Politik, kata dia, butuh media maka oleh sebab itu kolaborasi antara penyelenggara tidak bisa mengabaikan media begitu saja.
Tinggal bagaimana kesepakatan-kesepakatan antara media dan penyelenggara perlu dibuat sebagai bagian untuk mengontrol terhadap kerja-kerja penyelenggaraan pemilu.
“Yang satu dia terlibat dalam proses politik lokal maupun nasional, tetapi juga dia punya ruang untuk mengkritisi,” katanya lebih lanjut.
Karena media menjadi salah satu entitas demokrasi yang bisa menginformasikan sesuatu untuk membentuk kepercayaan publik, dan media juga bisa menemukan informasi yang kemudian dapat membangkitkan sikap kritis publik.
“Maka bagi saya, apa pun namanya, media tetap menjadi penting di dalam membangun demokrasi, sehingga media itu bagian dari civil society,” tandasnya.
Mitra Strategis dan Kritis
Secara terpisah hal senada diutarakan Dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Eusabius Saparera Niron, SIP, MIP.
Ia menyebut, selama ini kolaborasi penyelenggara pemilu dan media selalu dikaitkan dengan ketersediaan anggaran.
“Alasannya tidak ada numenklatur anggaran untuk memberi ruang kepada teman-teman media. Maka saya bilang bahwa Bawaslu dan KPU ini lembaga demokrasi atau lembaga teknis (kok) sangat kaku sekali,” timpalnya.
Dikatakan Eusabius, untuk membangun kolaborasi butuh keberanian juga inovasi dari komisioner Bawaslu dan KPU.
Peran media bisa sebagai bagian dan sumber informasi untuk memberikan edukasi politik.
Media punya relasi pertemanan dengan berbagai kalangan termasuk caleg, dimana keberadaan media ini memudahkan untuk membangun, mendorong partisipasi, mendorong agar tidak ada yang melakukan pelanggaran.
“Karena itu mereka (mestinya) dijadikan sebagai mitra strategis dan kritis,” serunya lagi.
Jika ada bentuk pelanggaran yang sebetulnya tidak tercover karena keterbatasan pemantauan, pengawasan, media bisa tahu.
Keberadaan media akan sangat membantu memberi akses informasi dan data kepada pengawas.
“Sayangnya tidak semua teman-teman jurnalis itu dianggap atau dirangkul sebagai mitra strategis,” pungkas Eusabius. ( JIP/MS )
