TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten SBD, NTT menghasilkan 15 butir rekomendasi.
Rakor yang berlangsung Sabtu (12/10/2025) di Hotel Sima, Tambolaka, SBD ini dihadiri sejumlah narasumber sebagai pembicara.
Kegiatan ini melibatkan berbagai institusi dan stakeholder lain dari berbagai latar belakang.
Ketua Bawaslu Kabupaten SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak ini untuk menyamakan persepsi guna meningkatkan fungsi pengawasan pemilu yang kredibel.
Penyampaian materi rakor oleh sejumlah narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dikemas dalam bentuk dialog.
“Inti rakor ini adalah masukan bagi Bawaslu untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, baik skala nasional maupun lokal (pilkada),” ujar Yeremias.
Dijelaskannya, Rakor ini membuahkan hasil positif berupa 15 rekomendasi.
Kelima belas rekomendasi itu adalah :
1. Menyesuaikan keterpenuhan SDM personal pengawas Pemilu di semua tingkatan agar seimbang dengan penyelenggara teknis (KPU) demi efektifitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Rekomendasi Reformasi rekrutmen sesuai standar kompentensi dan bebas intervensi politik.
3. Penguatan integritas & independensi pengawas di semua tingkatan hingga level adhoc.
4. Dibutuhkan transparansi dan mudah diakses publik atas penanganan kasus pada semua tahapan.
5. Perlu adanya sosialisasi terkait perlindungan saksi dan pelapor dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perlu adanya produk hukum yang diterbitkan enam bulan sebelum tahapan.
7. Perlu peningkatan status Unit Kerja Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi Satuan Kerja dan menjadi DIPA Mandiri, untuk efektifitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
8. Perlu adanya Diklat Berkelanjutan berupa Sekolah Tata Kelola Pemilu, kampung pengawasan, forum warga dan inovasi lokal lainnya.
9. Melakukan penilaian kinerja, secara cermat dengan indikator terukur terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban pengawas pemilu.
10. Perlu membangun konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawas pemilu dengan jajaran KPU di semua tingkatan pada tahapan maupun non tahapan pemilu/pemilihan.
11. Demi menjaga nilai demokrasi yang adalah nilai-nilai supremasi Masyarakat sipil maka Bawaslu perlu melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran kepemiluan secara berkelanjutan baik fase tahapan maupun fase non tahapan.
12. Perlu meningkatkan Kerja-kerja kolaborasi dengan media massa, TNI, Polri, Pemda, NGO dan stakeholder lain.
13. Perlu memaksimalkan sosialisasi perihal kepemiluan dalam kerja-kerja non tahapan pemilu/pemilihan untuk mendeteksi kerawanan pemilu.
14. Perlu dibentuk sekolah kader pengawas Pemilu yang permanen dengan kurikulum dan silabus.
15.Perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya pemantau Pemilu lokal dalam rangka memastikan seluruh proses penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan berjalan sesuai regulasi. ( JIP/MS )
