TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten SBD mengungkapkan adanya persoalan data pada sejumlah sekolah milik Yayasan Tunas Timur yang kemudian menuai soal.
Plt Kepala Dinas P dan K Kabupaten SBD, Agustinus Baiyo Tanggu, S.Pi mengemukakan hal itu saat dikonfirmasi media ini, Rabu (14/05/2025).
Plt Kepala Dinas P dan K Kabupaten SBD, Agustinus Baiyo Tanggu, S.Pi. ( Foto Menara Sumba )
“Memang untuk Yayasan Tunas Timur data-datanya sudah lengkap,” ujarnya .
Bahkan, kata dia lagi, Bidang Pengelolaan SD dan Bidang Pengelolaan SMP pada dinas itu sudah melakukan verifikasi dan wawancara.
Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBD untuk mengecek data tersebut dan ditemukan adanya data residu.
Dari penelusuran Dinas Dukcapil Kabupaten SBD ternyata ada Data Induk Pendidikan yang belum valid atau disebut data residu.
“Yaitu data induk yang belum lengkap, ganda dan atau belum padan dengan Dukcapil Kemendagri khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan,” jelas Agustinus.
Ia menyebut, ada siswa yang memang, nanti terakhir dianggap pengangguran.
“Contoh, dalam datanya 50 siswa atau 300 siswa, tiba-tiba nanti yang ikut ujian hanya 4 atau 5 orang, sisanya yang lain sudah tidak jelas, inilah yang dikatakan data residu,” imbuhnya.
Ditegaskan Kasat Pol PP Kabupaten SBD ini, pihaknya tidak menginginkan hal-hal yang merugikan negara seperti itu terus terjadi.
Negara rugi anggarkan dana bos untuk biayai siswa yang faktanya tidak pernah ada.
“Bukan berarti kita mau hambat pendidikan, dan biar bisa lebih jelas teman-teman anggota DPRD bisa turun monitoring,” usulnya.
Akibat adanya data residu ini, sebut Agustinus, data angka putus sekolah di SBD tercatat membengkak, lalu pihak dinas P dan K dicap tidak becus mengurus pendidikan.
“Nah hal ini yang akan saya coba dalami betul-betul, karena memang saya baru dua minggu memulai tugas di sini,” tuturnya.
Pihaknya juga telah bersurat kepada Dinas Dukcapil Kabupaten SBD untuk sinkronisasi data dan menyamakan persepsi.
Cegah dari Awal
Agustinus menegaskan, jika memang ada data siswa yang tidak jelas hendaknya dicegah sejak awal.
Jangan sampai malah dibiarkan berlarut dan jadi soal yang menggurita di kemudian hari.
“Jangan tunggu lama langsung diantisipasi, kalau nama siswa tidak terdata dalam daftar kartu keluarga maka itu fiktif,” timpalnya.
Dikatakan Agustinus, salah satu modus populer adalah meminjam data siswa dari sekolah lain sehingga terjadi pendobelan data.
Di akhir pernyataannya tidak lupa ia mengingatkan agar pengelolaan dana BOS di setiap sekolah dilakukan dengan benar.
Jika belanja tidak sesuai dengan BSP yang diajukan maka akan jadi catatan khusus untuk pencairan di tahap dua dan seterusnya.
“Ingat saya tidak memberitahu kapan saatnya turun monitoring karena tiba-tiba suatu waktu sudah di lokasi,” tandas Agustinus. ( JIP/MS )
#dinaspdanksbd “danabos #dataresidusiswa #yayasantunastimur
