TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Fakta mencengangkan terungkap dalam pengelolaan anggaran kesehatan di Sumba Barat Daya.
Penelusuran media ini mendapati sejumlah kejanggalan disaat seruan “kencangkan ikat pinggang” akibat laju defisit yang menukik drastis.
Dinas Kesehatan Kabupaten SBD ditengarai menghabiskan uang ratusan juta setiap bulan untuk membiayai enam dokter residen.
Setiap bulan Pemkab SBD menyediakan bayaran 138 juta (6×23 juta) untuk para dokter residen ini, karena masing-masing diberi honor 23 juta per bulan.
Belum lagi uang kos sejumlah 10,2 juta (6 x 1,7 juta), serta uang tiket Solo-Tambolaka PP dan sewa dua buah mobil yang wajib disediakan tiap bulan.
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Sangat merugikan daerah karena biayanya besar tapi yang datang bukan dokter spesialis sesungguhnya,” ungkap salah satu narasumber, Kamis (19/03/2026).
Parahnya lagi, pada setiap bulan dokter residen yang didatangkan selalu berganti orang.
Dokter residen adalah dokter umum yang sedang menempuh pendidikan spesialis (PPDS) atau sub-spesialis pascasarjana.
Mereka bekerja di rumah sakit untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien di bawah pengawasan dokter konsulen, guna mengasah keahlian klinis khusus secara intensif selama bertahun-tahun.
Untuk tahun 2026 telah dilakukan kerja sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Bahkan Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyambut langsung kedatangan keenam dokter residen dari UNS Surakarta, pada Sabtu (03/01/2026) di Tambolaka.
Gula-gula
Di balik gegap gempita penyambutan dan bombastis pemberitaan tentang kehadiran para dokter residen yang digadang bakal jadi dewa penolong, ternyata hanya “gula-gula” belaka.
Keenam dokter residen ini belum resmi menyandang spesialis karena statusnya masih memperdalam ilmu spesialis di UNS Surakarta untuk menangani bedah, obgyn/kandungan, penyakit dalam, paru, neuro/syaraf, dan patologi klinik.
Fatalnya lagi, pengadaan dokter ini tanpa kompromi dengan pihak RSUD Reda Bolo yang tahu persis mana kebutuhan urgen.
RSUD Reda Bolo, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Sebab, di rumah sakit ini juga sudah ada dokter spesialis patologi klinik, spesialis kandungan/obgyn, spesialis patologi anatomi, spesialis bedah, dan spesialis penyakit dalam.
Anggaran Sia-sia
Hadirnya keenam dokter residen ini makin menambah soal karena membengkaknya biaya nakes, lantaran sudah ada dokter spesialis yang selama itu lebih banyak nganggur tapi dibayar mahal.
Dokter residen patologi klinik didatangkan padahal sudah ada dokter spesialis patologi klinik yang dibayar 35 juta per bulan tapi lebih banyak nganggur.
Demikian pula dengan dokter residen untuk spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan spesialis obgyn/kandungan yang juga tidak efisien karena di RSUD Reda Bolo tiga bidang ini pun sudah ada dokter spesialis.
Mirisnya lagi, tugas dokter spesialis paru dan spesialis syaraf juga tidak berguna karena pasien untuk dua jenis penyakit ini tidak bisa diklaim ke layanan BPJS.
“Jadinya, sepi pasien yang datang berobat di RSUD Reda Bolo,” salah satu staf pada Selasa (17/03/2026) lalu.
Ujungnya, kian banyak dokter baik residen maupun spesialis yang sudah ada sebelumnya menganggur.
Betapa ruginya pemerintah, dalam setahun tidak sedikit uang negara terkucur percuma karena ulah oknum dinas kesehatan yang diduga bermain anggaran.
Masyarakat yang tidak tahu menahu terkesima dengan publikasi dan gencarnya propaganda media sosial.
Padahal, uang rakyat telah digerogoti untuk hal yang mudarat di tengah teriakan efisiensi anggaran akibat kas daerah defisit 215 miliar.
Terungkapnya borok pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten SBD telah membuka mata publik, betapa keroposnya sistem yang sedang bekerja melayani salah satu kebutuhan vital rakyat ini. ( TIM/MS )
Tajuk redaksi ini dihimpun dari berbagai narasumber
