WAIKABUBAK, MENARASUMBA.COM — Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH memimpin Apel Kesatuan yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Senin (22/06/2026).
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan sehingga Kabupaten Sumba Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang telah bekerja dengan baik sehingga kita kembali memperoleh opini WTP,” ujar Bupati.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan disiplin kerja dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, disiplin menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Selain itu, Bupati juga menyoroti penataan Pasar Lama yang dinilai masih perlu mendapat perhatian. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan pasar.
Bupati menegaskan agar tidak ada lagi aktivitas keluarga maupun pihak tertentu yang menghambat proses penataan pasar yang sedang berjalan.
Terkait hasil pemeriksaan BPK, Yohanis Dade meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti berbagai temuan dan catatan yang masih ada. Ia meminta agar seluruh rekomendasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
“Segera selesaikan seluruh catatan dan temuan BPK. Dalam waktu 30 hari tidak boleh ada lagi yang tertunggak sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik,” tegasnya.
Melalui Apel Kesatuan tersebut, Bupati berharap seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. ( PPKP-SB/MS )
