JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Wacana pembentukan provinsi baru yang menggabungkan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan Kepulauan Alor mulai mendapat perhatian. Yayasan Suara Timur Indonesia menilai gagasan tersebut layak dikaji sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia bagian timur.
Pandangan itu disampaikan Tokoh NTT, Gabriel Goa, bersama Tokoh Muda Maluku Barat Daya, Freni Lutrun, yang juga merupakan pimpinan Yayasan Suara Timur Indonesia, dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut keduanya, wacana tersebut tidak muncul tanpa dasar. Selain memiliki kedekatan budaya dan hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama, wilayah Maluku Barat Daya dan Kepulauan Alor juga memiliki keterkaitan sejarah dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda.
Gabriel Goa menjelaskan, pada tahun 1819 pemerintah kolonial Belanda membentuk Keresidenan Timor dan Dependensi (Residentie Timor en Onderhoorigheden) yang berpusat di Kupang dan dipisahkan dari Kegubernuran Maluku. Dalam struktur administrasi tersebut, sejumlah pulau di kawasan Maluku Barat Daya, seperti Wetar, Kisar, dan wilayah sekitarnya, pernah berada dalam satu wilayah administratif bersama Timor.
“Hubungan administratif itu berlangsung hingga reorganisasi pemerintahan kolonial pada tahun 1865. Saat itu wilayah Maluku Barat Daya kembali dimasukkan ke dalam lingkup administratif Maluku yang berpusat di Ambon,” jelasnya.
Gabriel Goa, salah satu tokoh NTT yang menyampaikan pandangannya terkait wacana pembentukan provinsi baru yang menyatukan Kepulauan Maluku Barat Daya dan Alor. ( Foto Menara Sumba )
Sementara itu, Freni Lutrun menegaskan bahwa sejak Indonesia merdeka, Maluku Barat Daya tetap menjadi bagian dari Provinsi Maluku dan resmi menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2008 setelah dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Meski demikian, menurutnya, kedekatan antara masyarakat MBD dengan Alor maupun Timor masih sangat terasa hingga saat ini.
“Ini masih sebatas wacana. Namun jika dilihat dari aspek budaya, sejarah, hubungan kekeluargaan hingga aktivitas ekonomi masyarakat, keterkaitan antara Kepulauan MBD, Alor, bahkan Timor sangat kuat. Hubungan itu tidak hanya didasarkan pada sejarah, tetapi juga saling bergantung dalam berbagai aktivitas kehidupan,” ujar Freni.
Yayasan Suara Timur Indonesia menilai pembentukan provinsi baru tersebut patut dipertimbangkan karena diyakini dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Menurut Gabriel Goa dan Freni Lutrun, selama ini wilayah Maluku Barat Daya maupun Kepulauan Alor merupakan kawasan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia. Namun, sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan di kawasan tersebut dinilai masih belum optimal.
“Kuatnya wacana ini muncul karena rentang kendali pemerintahan yang sangat jauh. MBD harus mengurus berbagai kepentingan ke Ambon, sementara Alor ke Kupang. Jarak yang jauh itu menyita waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Itu adalah fakta yang dirasakan masyarakat,” tegas mereka.
Yayasan Suara Timur Indonesia berharap wacana tersebut dapat menjadi bahan kajian pemerintah pusat secara objektif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan, tanpa mengabaikan aspek historis, administratif, dan konstitusional yang berlaku. ( TAP/MS )
