TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Ketua Asosiasi Peternak Babi Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yohanes Ngongo, menyatakan kekhawatirannya terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten SBD yang mendukung rencana pengusaha mendatangkan babi dari luar pulau.
Pernyataan tersebut disampaikan Yohanes usai mengikuti pertemuan antara pengusaha pemasok babi dari luar pulau dan peternak babi yang difasilitasi Pemkab SBD pada Senin (24/8/2026).
Yohanes mengatakan, dalam pertemuan tersebut sebenarnya terdapat perbedaan pandangan antara pemasok babi dari luar daerah dan peternak lokal.
Menurutnya, bukan berarti peternak menolak keberadaan pemasok dari luar, tetapi memiliki kekhawatiran serius terhadap risiko penyebaran African Swine Fever (ASF) atau virus demam babi Afrika yang masih menjadi persoalan di SBD.
“Yang suka itu adalah pemasok babi, yang tidak suka itu peternak,” ujar Yohanes.
Ia menjelaskan, salah satu alasan utama dirinya tidak menyetujui masuknya babi dari luar pulau adalah karena wabah ASF telah melanda wilayah SBD sejak 2020 hingga saat ini.
“Sampai sekarang pun masih terus berlangsung. Penanganannya juga sampai saat ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat, belum ada yang berhasil,” katanya.
Minta Pengawasan Ketat
Yohanes menyebut, pemerintah telah membahas prosedur atau standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilalui oleh pemasok sebelum mendatangkan babi dari luar daerah.
Namun, karena keputusan tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah, ia meminta agar pelaksanaannya benar-benar diawasi secara ketat.
“Karena ini sudah diputuskan maka harus ada pengawasan terhadap pemasok babi dari luar. Jangan sampai tidak sesuai dengan SOP,” tegasnya.
Yohanes yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten SBD ini menandaakan, apabila prosedur kesehatan hewan tidak dijalankan dengan benar, dampaknya dapat sangat serius terhadap peternak lokal, terlebih peternak kecil.
Ia khawatir masuknya babi dari luar pulau tanpa pengawasan ketat dapat memicu kembali wabah ASF dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha ternak babi.
“Kasihan peternak lokal, peternak-peternak kecil akan alami lagi kerugian,” katanya.
Pihaknya menegaskan, keberlangsungan usaha peternakan rakyat harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pemasukan ternak dari luar daerah.
Soroti Breeding Center Omba Calo
Selain persoalan pemasukan babi dari luar pulau, Yohanes juga menyoroti kondisi Breeding Center atau Pusat Pembibitan Babi milik Pemkab SBD di Omba Calo, Kecamatan Loura.
Menurutnya, fasilitas tersebut sebelumnya dibangun dengan skala besar dan mendapatkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Itu salah satu pembibitan yang sangat besar dan dimulai sejak tahun 2013 dalam skala besar. Dana yang diluncurkan di sana pun sangat besar dan sekarang itu tidak ada aktivitas apa pun yang tersisa,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Yohanes, turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor peternakan dan menangani persoalan ASF.
Ia menyebut, masyarakat tentu mempertanyakan bagaimana fasilitas pembibitan yang mendapat pengawalan tenaga kesehatan hewan dapat berakhir tanpa aktivitas.
“Makanya di situlah masyarakat mulai berpikir bahwa yang dikawal oleh dokter hewan saja, yang dijaga oleh dokter, bisa mati,” ujarnya.
Karena itu, Yohanes berharap kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten SBD.
Ia mendorong pemerintah untuk membangun kembali semangat dan kepercayaan masyarakat, sekaligus mengambil langkah nyata dalam mengatasi ASF agar sektor peternakan rakyat dapat kembali berkembang.
“Ini yang jadi PR bagi pemerintah Kabupaten SBD agar semangat dan kepercayaan masyarakat bisa bangkit dan virus ASF bisa diatasi dari Bumi Loda Wee Maringi Pada Wee Malala,” pungkasnya. ( JIP/MS )
