TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya meningkatkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), agar seluruh media lokal yang beroperasi di wilayah ini dapat diakomodasi melalui kerja sama publikasi pemerintah.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, SE, Jumat (20/11/2026).
Octavianus mengatakan, media massa dan wartawan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten SBD, Octavianus Dapa Talu, SE. ( Foto Menara Sumba)
Menurutnya, keterbatasan anggaran Dinas Kominfo maupun pemerintah daerah kemungkinan menjadi salah satu alasan belum semua media lokal mendapatkan kesempatan menjalin kerja sama publikasi dengan pemerintah.
Karena itu, dalam pandangan umum Fraksi PDIP pada Masa Sidang III, pihaknya secara tegas meminta pemerintah meningkatkan anggaran Dinas Kominfo sehingga dapat merangkul dan mengakomodasi seluruh media yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Fraksi PDIP mendukung penuh fungsi media publikasi. Wartawan-wartawan yang ada di Sumba Barat Daya mempunyai peran yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat, ” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menaikkan anggaran Dinas Kominfo agar mampu mengakomodasi semua media yang ada.
Selain persoalan anggaran, Fraksi PDIP juga mendorong Dinas Kominfo melakukan pembinaan serta pengembangan kapasitas wartawan melalui pelatihan, diskusi, dan kegiatan peningkatan kompetensi jurnalistik.
Menurutnya, kegiatan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, peningkatan anggaran Dinas Kominfo dinilai penting agar berbagai program pembinaan dan kemitraan media dapat berjalan dengan baik.
Octavianus berharap, persoalan keterbatasan kerja sama media tidak kembali terulang pada tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Dr. Nelis, kegiatan komunikasi dan kemitraan dengan media, termasuk jumpa pers yang difasilitasi Dinas Kominfo, cukup sering dilaksanakan.
“Kita berharap ke depan tidak ada lagi pemangkasan anggaran yang besar terhadap Dinas Kominfo, sehingga kebutuhan kerja sama dengan media lokal, pembinaan, dan kegiatan publikasi pemerintah bisa diperhatikan secara serius,” katanya lagi.
Terkait dukungan politik anggaran, Octavianus menyatakan Fraksi PDIP akan berupaya agar kebutuhan peningkatan anggaran Dinas Kominfo mendapat perhatian dalam pembahasan APBD Murni mendatang.
Ia berharap, kebijakan anggaran tersebut dapat memberi ruang yang lebih luas bagi media-media lokal untuk berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik.
Lebih jauh Octavianus menegaskan, media tidak boleh diposisikan berdasarkan keberpihakan politik, baik sebagai media pro pemerintah, kontra pemerintah, pro DPRD, maupun kontra DPRD.
Menurutnya, media harus tetap independen, berimbang, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Media tidak harus pro kepada pemerintah, tidak harus pro kepada DPRD, tetapi boleh juga mengkritik. Yang terpenting, semua berita yang dikeluarkan merupakan hasil liputan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Octavianus mengajak seluruh insan pers di Sumba Barat Daya untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama yang sehat dengan pemerintah maupun DPRD, tanpa mengesampingkan independensi dan integritas profesi.
Ia juga membuka ruang bagi wartawan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kinerja lembaga DPRD apabila ditemukan kekurangan maupun kelalaian dalam menjalankan tugas.
“Kami di DPRD juga manusia biasa, punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu, kritik, saran, dan masukan dari teman-teman media sangat berharga bagi kami agar pelayanan publik benar-benar tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat,” tutupnya. ( JIP/ MS )






















