TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Mahasiswa peserta aksi unjuk rasa damai menuntut janji Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST untuk membebaskan dua mahasiswa yang ditahan polisi terkait penambangan pasir di Pantai Mananga Aba.
Dalam aksinya di Kantor Bupati SBD, Rabu (10/09/2025), tiga organisasi mahasiswa aliansi Cipayung dan dua BEM Unika Weetebula menagih janji tersebut.
“Kami datang tagih janji Ibu Bupati yang akan bebaskan dua mahasiswa rekan kami dan diberi beasiswa,” ucap Guntur Dapasapu salah satu orator unjuk rasa.
Debat alot pun berlangsung tatkala bupati berdalih jika dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum.
“Kalau beasiswa ada,” katanya menjawab pertanyaan demonstran.
Jawaban ini spontan dipotong dengan sela yang menyoal keseriusan bupati atas janjinya.
“Mana bisa ada narapidana yang terima beasiswa, kalau mereka tidak dibebaskan dulu,” sela Guntur.
Sementara Ketua GMNI Kabupaten SBD, Dedi Tanggu Kezo, mengatakan, bupati seharusnya terlebih dahulu memikirkan konsekuensi hukum jika hendak menyatakan janji.
Perdebatan kian sengit dan tidak bisa dielakkan manakala bupati bersikukuh enggan mencampuri urusan hukum.
“Ketika sudah ada pernyataan dari orang nomor satu masyarakat tidak mau tahu itu, mereka menunggu (janji) itu,” timpal Dedi.
Lebih lanjut ia menandaskan, dalam pernyataan tempo hari bupati sudah memberi harapan jika dua mahasiswa akan dibebaskan.
Dikatakannya, pernyataan bupati saat itu akan siap bebaskan, ada pengecualian untuk dua mahasiswa itu dikeluarkan dari tahanan dan siap diberikan beasiswa.
“Hal ini yang butuh penjelasan jika memang demikian mengapa tidak dipikirkan konsekuensi hukumnya sejak awal, kan ibu tahu bahwa ada batasan kewenangan” tagihnya dalam dialog itu.
Mestinya, kata dia lagi, dengan adanya pernyataan tersebut sudah dipikirkan memang solusi atas apa yang telah dilontarkan.
“Ini yang kami butuh jawaban dari ibu bagaimana tindak lanjutnya secara proses hukum,” katanya lebih lanjut.
Meski terus dicecar perwakilan demonstran yang berorasi, bupati menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum.
“Saya tidak mungkin mengintervensi hukum, karena kalian pasti butuh bupati yang tegas dan tidak main-main dengan hukum,” tandas Ratu Wulla. ( TIM/MS )
