TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Kesejahteraan pekerja yang mengharap upah dari menjajakan tenaga pada berbagai tempat usaha di SBD tidak pernah jadi perhatian pemerintah.
Hal itu terungkap saat aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, Rabu (10/09/2025).
Di hadapan Bupati SBD bersama jajaran, Guntur Dapasapu, salah satu orator aksi unjuk rasa menyoal keberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh.
“Banyak anak-anak SBD yang jadi pembantu di toko, kios, dan warung tanpa kontrol pemerintah,” ujarnya.
Selama ini, upah yang diterima para pekerja tersebut sangat rendah, jauh di bawah standar UMR dan juga tanpa ikatan kontrak kerja.
“Ada yang cuma dibayar 300 ribu per bulan, paling tinggi hanya 500 ribu per bulan. Apakah ibu tega melihat anak-anak ibu dibuat begitu,” lontarnya di hadapan bupati.
Nasib miris para pekerja di kabupaten SBD ini menjadi salah satu sorotan utama para demonstran.
Guntur mengingatkan pemerintah agar segera bertindak cepat untuk menyelamatkan nasib pekerja yang nihil perlindungan ini.
“Kasihan mereka seolah jadi budak di negeri sendiri,” tandasnya.
Menjawab tuntutan mahasiswa, bupati menegaskan jika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD akan melakukan monitoring untuk mengecek persoalan ini.
“Bukan cuma masalah kesenjangan, tapi mereka juga harus mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya.
Bupati menjelaskan, tahun ini Pemkab SBD mengalokasikan anggaran untuk biaya jaminan sosial ketenagakerjaan dengan subsidi 3 bulan sejumlah 5.600.
Ketika ada petani, nelayan, atau pekerja lain seperti tukang tenun mengalami kecelakaan dan cacat bisa diadvokasi lewat pembiayaan itu.
Tapi jika mereka terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan maka akan nol limit.
Saat meninggal dunia diberi santunan 42 juta dan anak-anaknya juga mendapat beasiswa mulai dari pendidikan SD sampai S1.
Upaya lain juga dilakukan pemerintah lewat BLK untuk mengasah skill tenaga kerja agar bisa terserap di dunia usaha dan dunia industri.
Ratu Wulla menandaskan, dibutuhkan investasi sebesar-besarnya masuk di Sumba Barat Daya, dan saat ini sejumlah hotel sedang dalam proses pembangunan.
“Ini salah satu upaya kita menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak Sumba Barat Daya. Adik-adik mau tahu apa yang menjadi kebijakan pemerintah ketika investasi masuk?” tanya bupati.
Yang pertama, kata dia, tahap aturan dimana seluruh mekanisme prosedural harus diikuti.
Kedua, prioritaskan pekerja lokal dimana anak-anak SBD harus jadi pekerja di daerahnya sendiri, tidak boleh menjadi penonton.
“Kalau mereka alasan low skill, di perusahaan ada yang namanya CSR. CSR mereka alokasikan untuk melatih anak-anak kita, baik itu di Sumba atau Hospitality School,” tandasnya. ( TIM/MS )
