KUPANG, MENARASUMBA.COM – Pemberitaan tentang kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) di kabupaten SBD yang minim data anggaran dan penjelasan rinci pekerjaan mendapat sorotan dari ARAKSI NTT.
Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) NTT, Alfred Baun menyebut, sikap pimpinan UPT KPH Kabupaten SBD yang enggan menjelaskan secara transparan anggaran RHL patut dipertanyakan.
“Kita bisa menduga RHL itu kegiatan ilegal,” ujar Alfred kepada media ini, Senin (09/06/2025).
Ia juga mempertanyakan mekanisme kerja apakah sistemnya swakelola penuh atau ditenderkan.
“Itu jelas sampai dengan mereka menghindar dari media untuk menjelaskan anggaran itu adalah bagian daripada pekerjaan-pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh instansi kehutanan,” tandasnya.
“Jadi ada kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui dinas kehutanan itu wajib dan patut untuk ditolak oleh masyarakat,” sambungnya lebih lanjut.
Apalagi jika sampai masuk kawasan hak ulayat tanah suku, maka sudah menyalahi ketentuan.
“Itu HGU atau apa karena mencaplok kawasan hutan rakyat,” tanya Alfred.
Jika kegiatan itu dibiayai oleh negara, mestinya anggaran juga harus disebutkan dengan jelas.
Ia khawatir, jangan sampai ada pihak ketiga yang menggunakan alasan, menggunakan pintu atau menggunakan bendera dari dinas kehutanan.
“Bahwa ini pembangunan yang diprogramkan, tapi kemudian muncul pihak ketiga, itu hati-hati,” katanya mengingatkan.
Apabila kegiatan itu memang bukan program ilegal, maka dinas kehutanan harus berani membeberkan besaran anggaran yang dikelola secara transparan.
Termasuk pula berbagai hal terkait dalam pelaksanaan kegiatan RHL ini.
“Cara kerjanya seperti apa, anggaran tahun berapa, dan tujuannya untuk apa,” tandasnya. ( KOP/MS )
