TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Upaya pergantian Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI) Kabupaten SBD terus menghangat di ruang publik.
Dikonfirmasi media ini, Senin (19/08/2024) di kediamannya, Ketua YAPPI Kabupaten SBD, H. Samsi Pua Golo, ST menampik tudingan yang menyudutkan dirinya.
Salah satunya terkait pergantian kepala sekolah yang disebut bermuatan politik.
“Kepala sekolah diganti karena usianya sudah di atas 60 tahun. Masa harus dipertahankan, mesti ada regenerasi kepemimpinan,” katanya.
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al – Falah salah satu sekolah yang disebut sebagai hasil karya selama masa kepemimpinan H. Samsi Pua Golo. ( Foto Menara Sumba )
Tata cara menggantikan kepala sekolah pun tidak sembarangan dilakukan, ada pansel yang menguji kompetensi para bakal kepala sekolah.
Ini dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa yayasan, termasuk bagi seluruh guru dimana wajib menandatangani pakta integritas.
Hal janggal juga nampak dalam undangan rapat pertama yang tanpa kop dan stempel, kemudian ditandatangani oleh orang yang bukan pengurus yayasan.
“Pak Ali Ahmad itu misalnya, bukan siapa-siapa tapi mengaku sebagai pengurus dan pembeli tanah untuk lokasi sekolah yayasan, ikut tanda tangan undangan. Padahal waktu itu cuma tukang bayar dan uang untuk beli tanah dari Pak Haji Pua Monto Umbu Nay,” bebernya.
Samsi berkisah, YAPPI SBD berawal dari yayasan yang sama di Sumba Barat yang kemudian dibentuk sendiri setelah adanya pemekaran kabupaten dan baru berjalan mulai tahun 2016.
Karena itu ia heran saat mengetahui ada sejumlah orang yang bukan pembina namun hadir dalam rapat kedua di rumah Jamaludin Wungo yang kemudian ditunjuk sebagai ketua yayasan.
Lokasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang juga dibangun selama masa kepemimpinan H. Samsi Pua Golo. ( Foto Menara Sumba )
“Ada apa ini? Yang kedua, dibuat di rumah pribadi dan ini tidak pas. Padahal kita punya aset sekolah, kenapa tidak dibuat di sekolah? Saya, sebagai ketua yayasan kalau mereka minta lewat surat resmi saya izinkan,” imbuhnya.
Anehnya lagi, justru ketua yayasan yang kemudian ditunjuk adalah anak kandung Soleman Tari Wungo, dan sebelumnya berdomisili di Waingapu, Sumba Timur.
“Ada apa ini, kok bapak tunjuk anak kandung jadia ketua yayasan, jelas-jelas nepotisme,” ujarnya lagi.
Ketua DPD PAN Kabupaten SBD ini mengatakan, dirinya melakukan klarifikasi agar publik paham tentang pendiri, pembina, dan siapa yang berjuang untuk sekolah di bawah naungan lembaga ini.
“Supaya mereka tahu juga berapa aset, berapa bidang tanah yang sudah kita beli dan uang dari mana? Apa mereka ada kasih uang? Kita ambil Al-Qur’an, sumpah, berapa mereka kasih uang untuk beli aset-aset itu? Tidak ada,” tegasnya blak-blakan.
Samsi menandaskan, dirinya bersedia untuk diganti namun harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada.
Bagi dirinya, ini bukan masalah jabatan karena sama sekali tidak ada gaji.
“Kita ini hanya mau beramal saja, menunggu upahmu besar di surga,” sebutnya retoris.
Disampaikan Samsi, selama menjalankan tugas sebagai ketua yayasan, telah banyak hal yang dilakukannya untuk kemajuan lembaga pendidikan itu.
Ia bahkan harus merogoh koceknya saat membeli salah satu bidang tanah untuk lahan sekolah.
Demikian halnya dengan keberadaan para pendidik di sejumlah sekolah mulai dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah.
“Boleh tanya kepala sekolah dan guru-guru, tidak ada satu sen saya minta kepada mereka,” ungkapnya.
Mekanisme pergantian ketua yayasan, jelas Samsi lagi, dimufakati oleh empat orang dewan pembina dimana jika berakhir draw maka solusinya adalah rapat yang diperluas atau rapat gabungan.
Jika pertikaian antara pembina dengan pengurus maka yang ambil inisiatif adalah dewan pengawas.
Karena kepengurusan yayasan terdiri dari empat unsur yakni, dewan pembina, dewan pendiri, dewan pengurus, dan dewan pengawas.
“Memberhentikan pengurus tidak bisa dilakukan sesukanya, tidak bisa kumpul lima enam orang lalu berhentikan. Ini organisasi resmi ada SK Menkumham, bukan organisasi ecek-ecek,” pungkasnya. ( JIP/MS )
