JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) namun terbengkalai menyita perhatian sejumlah pihak.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa.
Salah satunya datang dari Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.
Menurut Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, NTT sudah ditetapkan sebagai provinsi darurat human trafficking.
“Khususnya Tana Humba (Sumba) merupakan salah satu daerah darurat perdagangan orang,” ujar Gabriel, Sabtu (26/04/2025).
Solusi untuk mengatasi perdagangan orang di Sumba, kata dia, salah satunya lewat kolaborasi Program Sosialisasi GEMA HATI MIA SUMBA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman Sumba).
Kedua, wajib hukumnya membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk melayani proses legal formal administrasi hukum, kesehatan, dan persyaratan lainnya.
Ketiga, wajib membangun Balai Latihan Kerja Luar Negeri profesional dan berbadan hukum sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Ini untuk mempersiapkan keterampilan calon pekerja migran, kemahiran berbahasa, dan pengetahuan sosial budaya, hukum negara tujuan serta jaringan perlindungan hukum dan HAM jika di negara tujuan nantinya berhadapan dengan masalah tersebut,” jelasnya.
Terpanggil untuk membantu CPMI asal NTT khususnya Sumba maka Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia bersama bisnismondial.com/BMtv berkolaborasi dengan Pemkab se daratan Sumba, Sekolah Hotel Sumba dan BLK Don Bosco untuk fokus mempersiapkan kompetensi CPMI di BLK LN dan prasyarat legal formal di LTSA Lete Konda yang dibantu pemerintah pusat namun tidak terurus.
“Dengan rendah hati kami mohon dukungan dan kerja sama serius untuk menghidupkan kembali BLK LN dan LTSA yang profesional dan berbadan hukum di Lete Konda,Sumba Barat Daya,” pinta Gabriel.
“Ini satu-satunya upaya untuk menolong para CPMI asal Sumba agar tidak terjebak menjadi korban human trafficking dan juga bisa disiapkan menjadi duta pariwisata Sumba,” tandasnya. ( TAP/MS )
#blkletekondasumbabaratdaya #stophumantrafficking #padmaindonesia #pekerjamigranindonesia



































