JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Komisi III DPR RI, penggiat hukum, penggiat HAM, penggiat anti korupsi, tokoh agama, dan pers diminta menyuarakan dengan keras dan mengawal ketat dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.
“Kebanyakan konferensi pers dan lambannya pihak Polda Metro Jaya memanggil dan memeriksa FB, Ketua KPK RI terkait perkara dugaan pemerasan terhadap SYL yang sudah ditangkap dan ditahan oleh KPK dalam kasus korupsi wajib hukumnya disuarakan keras dan dikawal ketat,” sebut Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam pernyataan pers yang dikirim ke media ini, Selasa (17/10/2023).
Menurutnya, hal ini sangat penting agar ada kepastian hukum serta penghormatan harkat dan martabat seseorang jangan sampai digoreng ke arah politik hukum bukan penegakan hukum an sich.
Terpanggil nurani demi tegaknya hukum dan penghormatan HAM maka Lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia bekerja sama dengan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia menyampaikan pernyataan sikap.
Pertama, meminta Kapolri mendesak Kapolda Metro Jaya agar segera memanggil dan memeriksa FB, Ketua KPK RI minggu ini sehingga ada kepastian hukum dan tidak terkesan di publik bahwa hukum tajam ke bawah (wong cilik) dan tumpul ke atas (kaum kuat kuasa dan pemilik modal).
Kedua, mendesak Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang sedang dijalankan Polda Metro Jaya agar segera memberikan kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.
Ketiga, mendukung total SYL menjadi justice collaborator dengan meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Keempat,mendukung total para saksi yang sudah dipanggil dan.diperiksa Polda Metro Jaya untuk meminta perlindungan LPSK agar terungkap aktor intelektual yang melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. ( TAP/MS )
