TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Kepala Inspektorat Kabupaten SBD, Theofilus Natara, ST menanggapi berita terkait isu pemalsuan tanda tangan yang dipublikasi sejumlah media.
Dalam pemberitaan salah satu media, Ketua BPD Kahale Melkianus Kaka, S.PSi menyebut jika Kepala Desa Kahale, Yohanis Rehi, S.Pd telah memalsukan tanda tangannya saat pencairan dana desa tahap pertama.
Namun pemberitaan itu telah diklarifikasi oleh keduanya di sebuah media lain, dan ketua BPD mengakui jika hal itu tidak benar dan meminta maaf atas kekeliruan yang dibuatnya.
“Kalau saya lihat berita pemalsuan tanda tangan, ketua BPD tidak memahami mekanisme pencairan keuangan di desa,” ujar Theofilus Natara, Selasa (08/08/2023) di ruang kerjanya.
Menurutnya, ketua BPD tidak memiliki kapasitas apa pun dalam pencairan keuangan di desa sehingga tidak dilibatkan, apalagi membubuhkan tandatangan.
“Ketua BPD itu hanya menandatangani berita acara musyawarah desa terkait dengan penetapan APBDes,” jelasnya.
Apalagi, sebut Theofilus lebih lanjut, penetapan APBDes dilakukan beberapa bulan sebelum pelantikan ketua BPD yang saat ini menjabat.
Penetapan APBDes dilakukan pada bulan Januari 2023 sedangkan pelantikan ketua BPD dilakukan di penghujung bulan April 2023. Jika dilihat dari mekanisme pencairan dana desa pun tidak ada hubungannya sama sekali.
“Jadi BPD juga harus tanya, kalau kita ngomong di media lalu kita tidak tahu mekanismenya, kan ribut,” kata Theofilus.
Ia menuturkan, informasi terkait isu pemalsuan tanda tangan itu diperoleh dari media dan sudah memanggil kepala desa dan ketua BPD agar bisa memberi informasi yang valid.
Namun kepala desa belum bisa memenuhi panggilan tersebut karena sedang mengupayakan perawatan orang tuanya yang sakit.
“Tapi memang ia terkendala orang tuanya yang sakit. Saya sudah sampaikan di dinas PMD tolong panggilkan kepala desa Kahale dan ketua BPD supaya jelas,” terangnya lagi.
Namun ia mengaku sangat berterimakasih atas pemberitaan media sehingga bisa mengetahui permasalahan yang ada.
Pemberitaan media sangat membantu pihaknya karena bisa memmperoleh berbagai informasi penting yang tidak mungkin didapatkan dengan mudah karena terhambat berbagai keterbatasan.
Berdasarkan informasi media, dengan caranya sendiri pihak Inspektorat akan mengecek lewat kontak telepon untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut.
“Keberadaan media sangat membantu, kendati tidak konfirmasi dengan kami Inspektorat. Saya tetap dapat informasi dan saya cek kebenarannya,” tandas Theofilus. ( JIP/MS )
