TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Setelah pernyataan pers kepada sejumlah awak media terkait kisruh dana BOS dilansir, Soleman Lende Dappa (SLD) kian blak-blakan bicara.
Kesabaran pimpinan Yayasan Tunas Timur (Yatutim) yang tertahan selama dua tahun ini akhirnya “meletup” di ruang publik.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan beberapa media pekan lalu SLD melontarkan pernyataan cukup panas dimana ia menduga tertahannya pencairan dana BOS 12 sekolah ini berlatar belakang politik.
Ia membandingkan persoalan SDK Ilhaloko yang juga disebut menggelembungkan data siswa dan ada kasus penikaman staf dinas, tapi dananya tetap cair.
“Terus kami yang tidak ada kasus kriminal kok ditahan. Jangan sampai ada implikasi politik kepada Yatutim,” ujarnya saat itu.
Bahkan, terbaru dalam unggahan status Facebook ia menuding mantan Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete juga mantan Kadis P dan K Kabupaten SBD yang telah “menahan” dana BOS untuk sekolah Yatutim.
“Pers tolong bantu publikasi,” katanya kepada sejumlah media, Sabtu (11/04/2026)
SLD juga meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah saat ini.
“Ibu Bupati dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya yang terhormat tolong tunjukkan ke saya sebagai ketua Yayasan Tunas Timur dan ke publik, apa dasar bapak dan ibu tidak mencairkan dana BOS sekolah Yatutim?” tanya SLD secara terbuka.
Lahan Pungli
Ia juga mempersoalkan penggunaan Surat Pengesahan Belanja (SPB) dan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diatur dinas padahal tidak ada dalam petunjuk teknis (juknis).
Dirinya menyebut dokumen ini telah dimanfaatkan sebagai lahan pungli oleh oknum dinas, dan sudah jadi rahasia umum bahwa SPB/SP2B dipersulit hingga kepala sekolah menyerah tak berdaya.
“Jadi alat transaksi untuk minta pengadaan laptop, printer, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya. Bab berapa, pasal, ayat dan butir berapa dalam juknis dana BOS selama 5 tahun yang jadi dasar?” lanjutnya.
SLD membandingkan sekolah Yatutim dengan SDK Ilhaloko yang jumlah siswa tak lebih dari seratus orang, tapi dalam Dapodik tercantum 300-an orang.
“Masih putar-putar operator dan kepala sekolah sehingga akhirnya ASN Dinas P dan K ditikam, tapi kemudian cepat-cepat diselesaikan pencairannya,” beber dia lagi.
Mantan cawabup dalam pilkada 2024 ini menandaskan, dirinya sangat tulus ikut membangun SBD lewat dunia pendidikan.
Namun selama kepemimpinan pemerintahan saat ini pihaknya diperlakukan sangat tidak adil.
“Kalian mengeluarkan SK ijin operasional yang baru pada lokasi sekolah saya di Wali Ate, SD Wee Wittu di Reda Pada dan ketika SD Wee Wittu saya pindahkan ke Palla dihadiri oleh Dinas PK dan menyetujui,” tudingnya.
“Tetapi di belakang kalian persalahkan saya beda titik koordinat, Pemda jadi Pilatus dan menghukum wargamu sendiri,” katanya tanpa tedeng aling.
Sekolah yang dibuka, kata dia, dimaksudkan agar para sarjana bisa berkarya di negeri sendiri, tidak cari kerja di luar daerah.
Aroma Politik
Keberadaan sekolah di tiap pelosok bisa mempercepat kemajuan dan memperpendek jarak tempuh yang berdampak pula pada mobilisasi peserta didik.
“Secara politis, semua dimainkan oleh oknum dinas, meminta kepala sekolah untuk buka yayasan baru, dan nanti dinas keluarkan ijin sehingga sekolah Yatutim mati,” sebut SLD.
Meski ada beberapa sekolah yang sudah terpikat, tetapi sejumlah SD dan SMP lain masih tetap komitmen untuk berada di bawah Yatutim.
“Dua tahun kami yayasan, kepala sekolah, guru-guru, komite, dan orang tua siswa bersabar menanti kalian punya nurani, tetapi mati rasa dan tidak punya perikemanusiaan dan perikeadilan,” sergapnya.
Jika benar terjadi penggelembungan data siswa, maka sepatutnya oknum yang diproses hukum, bukan menghukum institusi dan menyetop pencairan dana BOS.
Lebih lanjut ia mengatakan, terkait rekaman percakapan yang berseliweran tidak dijawab karena sumbernya dari akun palsu.
Jika pun ada media yang memberitakan maka akan diklarifikasi dan dilaporkan ke Dewan Pers.
“Kalau ada akun pribadi yang membagikan baru kita ambil tindakan hukum,” tegasnya.
Soleman Lende Dappa mengaku, batas kesabarannya telah habis dan menyatakan bertanggung jawab penuh secara hukum atas apa yang disampaikannya.
Ia menantang siapa pun yang jadi dalang di balik ini dan membela Dinas PK agar jangan main akun palsu, berhadapan secara jantan.
“Kalau dana BOS SD dan SMP Yatutim tidak dicairkan maka saatnya kita saling buka-bukaan di hadapan hukum biar terbongkar mulai 15 tahun lalu sampai saat ini,” pungkasnya. ( JIP/MS )
