TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Wakil Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mengingatkan agar program dan bantuan sektor pertanian tidak dijadikan alat kepentingan kelompok maupun komoditas politik, melainkan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus PAC Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Selasa (16/06/2026), yang turut dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. Sigit Tri Wahyudi, M.Si., MET., Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP selaku Pembina Tani Merdeka Indonesia Kabupaten SBD, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.
Penyerahan SK kepada pengurus PAC Tani Merdeka Indonesia. ( Foto Menara Sumba )
Dalam sambutannya, Yons menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia bukan organisasi politik.
“Tani Merdeka Indonesia bukan bendera partai. Ini adalah bendera kemanusiaan, bendera yang hadir untuk melihat petani tersenyum dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi bantuan pertanian, khususnya alat dan mesin pertanian (alsintan), agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan pembangunan pertanian.
Menurutnya, pengurus Tani Merdeka Indonesia yang telah dilantik harus aktif mengawal program pemerintah hingga ke tingkat kecamatan dan desa.Yons meminta para pengurus tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan bantuan, ketidaktepatan distribusi, maupun praktik yang berpotensi merugikan petani.
“Kalau temukan ketidakseriusan dalam mengurus petani, jika ada penyalahgunaan alat-alat pertanian yang memang dikhususkan untuk petani, sampaikan kepada pengurus kabupaten dan DPD,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh program pertanian dijalankan secara adil dan terbuka.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara pelantikan pengurus PAC Tani Merdeka Indonesia se Kabupaten Sumba Barat Daya. ( Foto Menara Sumba )
Menurut Yons, petani tidak boleh ditempatkan sebagai objek politik, tetapi harus menjadi subjek pembangunan yang memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan dan bantuan yang digelontorkan negara.
“Tidak boleh ada kelompok yang memonopoli. Tidak boleh masyarakat dan petani dijadikan objek politik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yons mendorong Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas penyaluran bantuan pertanian melalui mekanisme yang sesuai aturan dan berbasis kebutuhan riil petani.
Ia mengingatkan bahwa setiap program pemerintah tetap harus berjalan melalui prosedur administratif, termasuk pendataan calon petani dan calon lahan (CPCL), agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
“Petani butuh keadilan dan kepastian. Karena itu seluruh proses harus dijalankan secara terbuka dan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. ( JIP/MS )
