TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pemerintah terus berupaya mendukung produktivitas pertanian dengan penyediaan benih unggul lewat program penangkaran.
Salah satunya, penangkaran benih padi sawah dengan pola kemitraan seluas 25 hektar di Desa Bondo Boghila, Desa Loko Kalada, dan Desa Lete Konda Selatan, Kecamatan Loura.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD, Ir. Yohanes Frin Tuka menyampaikan hal tersebut kepada media ini, Rabu (04/06/2024).
“Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat, dimana dari hasil panen itu akan disuplai untuk memenuhi kebutuhan benih di persawahan Waikelo Sawah, Wewewa TImur dan di kecamatan lain,” jelas Kadis Frin Tuka.
Selain itu ada pula penangkaran lain untuk benih label putih seluas 4 hektar yang dikelola salah satu petani di Desa Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur.
Dalam penangkaran benih sumber ini, kata Frin Tuka, petani dibantu oleh Direktorat Perbenihan, Kementerian Pertanian RI.
“Benihnya dikasih gratis tapi biaya pengiriman ditanggung petani bersangkutan,” sebutnya lagi.
Benih label putih yang ditangkar ini akan dijadikan benih label ungu untuk musim tanam pertama pada bulan Oktober dan secara mandiri petani akan menangkar lagi untuk menghasilkan label biru yang akan ditanam pada tahun depan.
Ia mengatakan, petani di SBD sangat butuh benih, namun terbentur daya dukung anggaran pemerintah yang kurang memadai.
Dalam APBD murni tahun 2024 ini tidak ada anggaran untuk belanja benih, semata berharap kolaborasi dengan program padi, jagung, kedelai (Pajali) yang digulirkan pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan produksi tiga komoditi ini.
“Apa gunanya kita tanam padi pada lahan 10 ribu hektar jika hasil panennya setara dengan lahan 1.000 hektar akibat tidak gunakan benih unggul,” katanya lebih lanjut.
Penangkaran benih label putih yang berlokasi di Kecamatan Wewewa Timur merupakan salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan benih sumber.
Pengalaman kemarin, sebut Frin Tuka, pihaknya kesulitan mencari benih sumber dan terpaksa menjelajah sampai ke Suka Mandi, Jawa Barat.
“Karena di NTT tidak ada dan ini jadi tantangan berat khusus untuk benih padi,” ujarnya.
Dari benih sumber label putih yang ditangkar pada lahan seluas 4 hektar akan menghasilkan label ungu untuk ditangkar lagi pada lahan seluas kurang lebih 400 hektar.
Upaya ini didukung pula oleh pihak TNI dengan kegiatan pompanisasi untuk menopang usaha tani pada lahan tadah hujan yang tidak memiliki sistem irigasi.
Jika dikalkulasi secara ekonomi, ketersediaan benih dari hasil penangkaran ini amat menguntungkan karena tidak ada lagi uang petani yang dibelanjakan ke luar daerah.
“Kalau direfleksi ke belakang, tanpa sadar selama ini justru petani di SBD yang membuat hasil penangkar di Jawa laris manis,” imbuh Kadis Frin Tuka.
Saat ini, ketika pemerintah pusat membantu penangkaran benih petani SBD dan kemudian disalurkan kepada petani lain sangatlah menguntungkan.
“Selain tidak ada lagi uang yang keluar daerah untuk beli benih, keuntungan teknisnya benih akan beradaptasi dengan kondisi tanah dan iklim di sini,” tandasnya.
Sementara untuk penangkaran benih jagung dilakukan pula dengan pola kemitraan murni pada tiga desa di Kecamatan Kodi Utara dan satu desa di Kecamatan Loura.
Ke depan jika 10 sampai 20 persen petani di SBD sudah mengerti cara membuat benih hibrida maka bisa menyuplai kebutuhan benih dalam daerah.
“Juga ketika pemerintah pusat menyuplai bantuan benih hibrida tidak bakal datangkan lagi dari luar SBD,” kata Frin Tuka.
Saat ini sedang dikembangkan 75 ton benih NASA 29 di Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, dan Kecamatan Kodi Balaghar.
Disusul kemudian pada Kacamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Kota Tambolaka, dan Kecamatan Loura.
“Menurut Pak Menteri benih itu harus kategori insitu, yang berarti saat petani dibantu benih tidak lagi datangkan dari luar tapi harus hasil penangkaran lokal di daerah tersebut,” pungkasnya. ( JIP/MS )
