TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM— Pengawas SPBU Sherin Indah, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kristo Nani, mengeluhkan perilaku sejumlah oknum yang diduga memanfaatkan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite untuk meraup untung.
Keluhan tersebut disampaikan Kristo saat dikonfirmasi MenaraSumba.Com, Senin (31/8/2026), menyusul munculnya sejumlah sorotan dan informasi mengenai pelayanan serta antrean BBM subsidi di SPBU Sherin Indah yang beredar di media sosial.
Menurut Kristo, persoalan antrean dan distribusi BBM subsidi yang terjadi di SPBU Sherin Indah tidak berdiri sendiri.
Ia menyebut persoalan serupa juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya, bahkan menurutnya terdapat kejadian yang lebih serius.
«“Kami di lapangan berusaha untuk melayani semua konsumen, karena BBM subsidi ini kami pun menginginkan supaya bisa merata untuk semua masyarakat,” ujar Kristo.»
Berada di Posisi Sulit
Kristo mengatakan, pihak pengelola SPBU berupaya menjalankan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Suasana lengang saat pengisian BBM non subsidi terlihat di SPBU Sherin Indah pada Senin (31/082026), beda jauh dengan pengisian Pertalite yang penuh sesak antrean kendaraan. ( Foto Menara Sumba)
Namun, dalam praktik, pihaknya menghadapi berbagai kendala, terutama ketika berhadapan dengan konsumen yang dinilai memahami aturan tetapi tetap berupaya mencari celah.
Ia mengaku, pihak SPBU terkadang berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi berbagai karakter konsumen.
“Kadang orang yang mengerti membuat diri menjadi tidak mengerti. Ini jadi persoalan,” bebernya.
Menurut dia, persoalan BBM subsidi tidak hanya berada di tingkat SPBU, tetapi merupakan persoalan dari hulu hingga hilir.
Karena itu, ia berharap ada penanganan yang lebih menyeluruh sehingga pengelola SPBU tidak selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan dalam distribusi BBM subsidi.
Kendaraan Pelat Luar NTT
Kristo juga menyinggung kebijakan terkait kendaraan dengan pelat nomor dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menegaskan, pihak SPBU telah berupaya menjalankan ketentuan yang berkaitan dengan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025, termasuk memberikan arahan agar kendaraan berpelat luar NTT menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax sebagai alternatif.
Namun, lanjutnya, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mudah.
“Kadang ada yang tidak paham, bahkan dengan arogansi, ini jadi persoalan,” ujarnya.
Kristo menandaskan, pihak pengelola SPBU sebenarnya menginginkan BBM subsidi benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk masyarakat-masyarakat yang benar membutuhkan,” katanya.
Praktik Pengisian Berulang
Persoalan lain yang menjadi sorotan Kristo adalah dugaan adanya konsumen tertentu yang melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang meskipun SPBU telah memiliki aturan mengenai batas pengisian.
Ia menyebut, kondisi tersebut sebagai bentuk “monopoli” terhadap akses BBM subsidi.
“Berulang kali pun khusus dengan aturan kami di sini sekali pengisian, tapi tidak digubris, tidak diindahkan,” ungkapnya.
Kristo mengaku, tidak dapat menyebutkan nama pihak-pihak yang dimaksud.
Namun, ia menyebut terdapat oknum tertentu yang menurutnya telah menjadi perhatian dan kemungkinan memiliki catatan di pihak kepolisian.
Ia juga menduga sebagian pihak memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Jadi kadang mereka juga mungkin memperkaya diri, jadi sudah tidak kenal etika dan moral,” katanya.
Pengawasan Belum Sepenuhnya Efektif
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah berupaya meminta bantuan pengawasan untuk menjaga ketertiban distribusi BBM subsidi.
Sebelumnya terdapat penjagaan dari pihak Samsat selama sekitar 10 hari, dimana kehadiran petugas cukup membantu, meski ia mengklaim masih ada oknum yang berhasil melewati pengawasan.
“Bahkan ada mereka pun tetap lolos. Nanti rekan wartawan bisa konfirmasi dengan pihak Samsat,” imbuhnya.
Kristo berharap, media dapat mengonfirmasi pihak Samsat terkait pelaksanaan pengawasan selama 10 hari tersebut, termasuk apakah terdapat catatan atau temuan khusus selama kegiatan berlangsung.
Sudah Berupaya Maksimal
Pada bagian lain Kristo mengaku, pihaknya merasa tertekan karena berbagai persoalan terkait distribusi BBM subsidi pada akhirnya kerap diarahkan kepada SPBU.
“Semua bola panas itu larinya ke SPBU,” ujarnya.
Menurut dia, pihak SPBU telah berusaha menjalankan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap berpedoman pada SOP yang berlaku.
Persoalan distribusi Pertalite subsidi tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Di satu sisi, BBM subsidi harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak, sementara di sisi lain pengelola SPBU harus menghadapi dinamika antrean, batas pengisian, serta dugaan penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengelola SPBU juga menghadapi berbagai persoalan di lapangan dalam menjalankan tugas pelayanan.
“BBM subsidi ini kami sebagai pihak pengelola berupaya supaya semua dapat, dengan bagaimanapun caranya perjuangan kami selama ini,” pungkas Kristo.
