TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Belasan tahun sudah tender manual ditiadakan dalam lelang proyek pemerintah.
“Sejak tahun 2008 pemerintah telah meluncurkan Layanan Pelelangan Secara Elektronik atau LPSE,” jelas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten SBD, Heribertus D. Hakalolu, S.Sos, Selasa (03/12/2024).
Baru pada tahun 2010 seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan sistem LPSE dalam proses tender demi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi.
Selaku pengelola tender, pihaknya berpedoman pada regulasi pemerintah dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Heribertus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa betul-betul hanya bertugas melakukan tender atau memfasilitasi pengadaan barang dan jasa yang diprogramkan oleh masing-masing OPD.
“Perencanaan dilakukan masing-masing OPD, lalu diajukan ke kami untuk lakukan tender dan setelah selesai kembalikan lagi ke instansi bersangkutan,” terangnya.
Begitu juga dengan penentuan spesifikasi jenis barang menjadi kewenangan masing-masing pengguna anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Terkait spesifikasi ini, ada contoh persoalan yang mencuat dalam rapat anggaran bersama DPRD, baik di badan anggaran maupun rapat komisi dimana ada komplain dari DPRD bahwa terdapat pokir yang tidak sesuai spesifikasi.
“Dalam kasus ini kami belum bisa pastikan apakah itu tidak sesuai dengan yang tertera di kontrak atau tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pribadi,” tuturnya.
Mereka yang ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini dituntut harus mengantongi sertifikat di bidang ini.
Seorang kepala bagian misalnya, sesuai peraturan LKPP harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Dalam pelaksanaan tender pun ada persyaratan khusus karena yang bertugas di situ harus tenaga fungsional.
Sementara di kabupaten SBD sendiri baru satu orang yang memiliki latar belakang sebagai tenaga fungsional.
Bahkan secara umum, beber Heribertus, minimnya tenaga fungsional ini dialami di seluruh wilayah NTT.
“Kami masih bergantung dengan tenaga yang memiliki kompetensi dimaksud dari sejumlah OPD karena di sini hanya saya dan salah satu staf yang punya sertifikat,” aku Heribertus.
Dia mengatakan, tidak ada patokan waktu ideal untuk pelaksanaan tender karena tidak disebutkan dalam aturan, tetapi secara teknis dihitung sendiri.
Ia menjelaskan, jangka waktu proses tender hingga ditetapkan pemenang biasanya berkisar 28 hari.
Jika dihitung dalam jangka waktu tahun anggaran tersisa masa pelaksanaan kegiatannya tidak memungkinkan maka tender tersebut tidak akan dilakukan.
Ada yang tidak ditenderkan akibat nihil penawar yang berminat, misalnya karena spesifikasi barang yang tidak lagi diproduksi atau harga yang terlalu rendah.
Tender Dini
Selain tender yang terjadwal normal, ada juga instansi yang meminta pelaksanaan tender dini dan biasanya dari dinas PUPR.
“Kegiatan tahun 2025 ditenderkan di bulan Desember tahun 2024 usai penetapan APBD, dan bulan Januari atau Februari sudah bisa dikerjakan,” sebutnya.
Salah satu tujuan tender dini untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dampak ikutan lain yang mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena peredaran uang.
“Tapi tujuan utamanya yaitu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak ada lagi yang terlambat di akhir tahun,” terang Heribertus.
Biasanya, ujar mantan camat Kodi Utara ini, kegiatan tender dini yang sudah berlangsung selama empat tahun tersebut mencakup proyek jalan dan irigasi, termasuk perencanaan dan pengawasan.
Memasuki bulan Februari hingga Maret merupakan puncak kesibukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini.
Sedangkan di bulan-bulan lain, OPD yang “terlambat” biasanya meminta pelaksanaan tender di bulan April atau Mei pada tahun berjalan.
Memasuki bulan November hingga Desember merupakan waktu yang agak santai sekaligus persiapan untuk evaluasi dan tender dini.
“Untuk tender dini kami koordinasi dengan LKPP supaya mendapat restu. Apabila LKPP sudah membuka aplikasinya baru bisa dilakukan tender,” ungkap alumni FISIP Undana Kupang tahun 2004 ini.
Menjadi bagian dari tim yang melaksanakan tender memang tidak bisa sembarang orang karena tuntutannya harus memiliki kualifikasi.
Agar bisa memenuhi kualifikasi itu harus mengikuti pelatihan dan ujian.
Jika lulus dan meraih sertifikat bisa menjadi pejabat pengadaan, masuk tim Pokja atau panitia, bahkan jadi PPK.
“Saya sendiri sudah mengantongi sertifikat sejak tahun 2008 lalu,” tutur Heribertus yang meniti karier ASN sejak Januari 2005.
Dirinya mengaku hampir setiap tahun ada kegiatan yang gagal tender seperti pengadaan obat di dinas kesehatan tahun lalu.
Padahal tender sudah dilakukan beberapa kali. Pasalnya, meski dimasukkan dalam RAB tapi obat dimaksud tidak diproduksi lagi.
“Ya paling kita rugilah, pemerintah rugi karena sudah dianggarkan tapi pelaksanaannya gagal dan kita tidak bisa menikmati jasa ataupun barang yang sudah dianggarkan,” timpalnya.
Ada pula cara pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog, dimana PPK langsung memilih dan bersepakat dengan perusahaan yang menyediakan produk dengan harga paling murah.
Sistem e-katalog sangat simpel karena tidak butuh proses yang memakan waktu lama.
Belasan tahun berkecimpung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Heribertus sudah paham benar seluk-beluknya, sejak tender manual, LPSE, hingga e-katalog.
Beberapa instansi sudah pernah disinggahi dalam ziarah tugasnya, pernah juga mengepalai LPSE sebelum diangkat jadi camat, lalu kini kembali lagi memimpin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab SBD.
Dari sorot mata pria berpenampilan kalam ini, terbaca isyarat jika dirinya hendak mencari suasana baru dalam tugas di bidang yang lain.
“Biar tidak monoton, bisa refreshing dengan tugas lain terutama untuk pengembangan kapasitas,” tutupnya. ( JIP/MS )
