TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pengiriman perdana kuota kuda tahun 2026 untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT telah dilakukan.
Setelah melewati sejumlah tahapan, pihak Karantina Satuan Pelayanan (Satpel) Waikelo mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Hewan untuk 81 ekor kuda.
Kuda-kuda ini diberangkatkan oleh CV Hijrah pada Jumat (24/04/2026) menggunakan KLM Marlina Jaya 1 melalui Pelabuhan Waikelo.
Kepada awak media, Kepala Karantina Satuan Pelayanan Waikelo, drh Verderika Lobo menjelaskan, pihaknya mengizinkan pengeluaran ternak ini setelah seluruh syarat terpenuhi.
Kepala Karantina Satuan Pelayanan Waikelo, drh Verderika Lobo. ( Foto Menara Sumba )
“Semuanya berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan,” ujarnya.
Kepada hewan tersebut telah dilakukan tindakan, dinyatakan tidak tertular serta bebas gejala Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) juga bebas dari ektoparasit.
Hewan-hewan tersebut dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan.
“Hewan-hewan ini juga sudah memenuhi persyaratan dokumen lain,” imbuhnya.
Kuda yang akan diantarpulaukan ini telah menjalani masa karantina sehingga dapat dikeluarkan ke area lain atau dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari 81 ekor kuda ini, 60 ekor diantaranya adalah kuda betina non produktif dan 21 ekor kuda jantan dewasa.
Kini, tersisa 119 ekor dari jatah kuota tahun 2026 yang totalnya berjumlah 200 ekor.
Pemberangkatan 81 ekor kuda ini disaksikan unsur TNI-POLRI (Bhabinkamtibmas, KP3 Laut) Syahbandar, dan sejumlah awak media.
Secara terpisah, Direktur CV Hijrah, Sadam Somba menuturkan, permintaan pasar di Sulawesi untuk ternak kuda sangat tinggi.
Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa akibat adanya pembatasan lewat sistem kuota.
“Kami berharap pemerintah provinsi mempertimbangkan penambahan kuota untuk kabupaten SBD,” pintanya.
Kuota 200 ekor untuk tahun ini, kata dia, tidak memadai karena jauh di bawah target permintaan pasar.
Meski berpatokan pada angka populasi kuda di SBD namun kuota masih bisa ditambah karena kebanyakan kuda ini didatangkan dari kabupaten lain.
“Selama ini 80 persen kami adakan dari luar kabupaten sehingga tidak terlalu berdampak pada populasi di SBD,” tandasnya. ( JIP/MS )
