TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM Pemerintah daerah yang ada di Pulau Sumba dinilai hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jualan kuota dan izin pengiriman kuda.
Mirisnya, eksploitasi berlebihan ini tanpa dibarengi upaya-upaya budi daya kuda yang intensif.
Pernyataan ini disampaikan mantan Kepala Balai Karantina Kelas I Kupang, drh. Yulius Umbu Hunggar.
Ia menanggapi pemberitaan media ini terkait dugaan pengiriman kuda yang melebihi kuota dan juga didominasi induk produktif.
“Ini akan berakibat terus menurunnya populasi kuda di Pulau Sumba dan itu pasti pada akhirnya habis,” ujar Yulius , Sabtu (27/12/2025).
“Saya pantau, sejak era reformasi Pemda tidak punya konsep dan juga tidak berkeinginan untuk tingkatkan populasi kuda di Sumba,” katanya lebih lanjut.
Kalau pun saat ini masih nampak keberadaan ternak tersebut namun jumlahnya tak lagi banyak.
Masih terlihatnya Sandelwood ini pun, kata dia, karena usaha mandiri masyarakat sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan nenek moyang.
Ia menyebut, yang ada di benak Pemda hanyalah bagaimana PAD meningkat dari jualan kuota dan izin.
“Kalau kuota sifatnya sementara ujung-ujungnya kuota (malah) ditambah,” tandasnya.
Masalahnya lagi, kuda yang terkirim dan memiliki izin juga kuda betina tidak produktif yang nota bene cuma di atas kertas.
Tapi kenyataannya yang termuat di kapal adalah betina produktif dan bahkan ada yang dalam kondisi bunting.
“Itu problematika yang terjadi dan bertahun-tahun saya pantau terus,” bebernya. ( JIP/MS )
