TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Perseteruan Dinas Nakertrans Kabupaten SBD dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di wilayah ini kian memanas.
Dipolisikannya Koordinator P3MI PT Arny Family, Alexander Kapoteng oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Agustinus Dappa, S.Sos membuat api perselisihan makin membara.
Menurut Ketua Forum PJTKI Kabupaten SBD, Gabriel Malo Ngongo, suasana tidak bersahabat ini mempersulit pengurusan administrasi dan syarat lain bagi CPMI maupun Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
“Dinas Nakertrans telah menambahkan sejumlah syarat yang sebenarnya tidak dibutuhkan,” ungkap Gabriel, Kamis (21/05/2026).
Ketentuan wajib yang awalnya hanya 12 item, sudah diperbanyak menjadi 18 item syarat.
Setiap CPMI maupun tenaga kerja AKAD diwajibkan untuk mengantongi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), rekening tenaga kerja bersangkutan, serta rekening keluarga.
“Sebelumnya tidak ada, karena memang syarat seperti SKCK tidak pernah diminta dalam penyaluran tenaga kerja,” terangnya.
Demikian halnya dengan rekening tenaga kerja dan keluarga yang justru mubazir lantaran pihak bank mewajibkan rekening aktif.
“Akan sia-sia karena pihak bank pasti memblokir apabila dalam sebulan tidak ada aktivitas di rekening,” timpalnya.
Sebagai Ketua Forum PJTKI, Gabriel mengaku banyak hal menyulitkan yang kini harus dihadapi.
Bahkan saat ini orang tua CPMI wajib datang ke kantor dinas untuk diwawancarai langsung.
Parahnya lagi, selama menanti giliran wawancara para keluarga CPMI ini tidak boleh masuk dan hanya menanti giliran di luar kantor.
“Kami jadi terbebani karena mereka harus menanti berjam-jam duduk di emperan kantor. Jika belum dapat giliran hari itu, harus datang lagi hari berikut,” bebernya.
Selama hampir 20 tahun menangani urusan CPMI di SBD, kata Gabriel, baru kali ini PJTKI mengalami hambatan luar biasa saat kepemimpinan kepala dinas yang baru.
Mirisnya lagi, sejak menjabat belum sekalipun digelar pertemuan antara Forum PJTKI dan Dinas Nakertrans Kabupaten SBD.
“Kami berharap pimpinan di kabupaten ini bisa mencermati dan memberi solusi atas kondisi yang kami alami,” pungkas Gabriel.
Upaya awak media meminta penjelasan dari pimpinan Dinas Nakertrans Kabupaten SBD tidak membuahkan hasil.
Meski sudah mendatangi kantor dinas dan melapor ke staf piket namun pimpinan instansi tidak berhasil dikonfirmasi. ( JIP/MS )
