JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Penggeledahan terhadap Toko Lancar Jaya tanpa surat perintah resmi masuk kategori pelanggaran maladministrasi dan pelanggaran HAM.
Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa.
Ia menyebut, aparat penegak hukum seharusnya taat hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sebaliknya melakukan penyalahgunaan kekuasaan (maladministrasi) dan pelanggaran HAM..
Pemilik Toko Lancar Jaya, Yakob Malo saat bertemu awak media, Selasa (30/09/2025) malam. ( Foto Menara Sumba )
“Polres Sumba Barat Daya wajib hukumnya untuk taat hukum dan HAM,” tegasnya, Jumat (03/10/2025).
Pihaknya menyesalkan tindakan aparat polisi selaku pengayom yang justru mencederai protap dalam melakukan tindakan penegakan hukum.
“Apalagi saat ini polisi lagi disorot dan Kapolri sedang mengupayakan reformasi di tubuh kepolisian,” imbuhnya.
Gabriel menyerukan agar masyarakat tidak takut terhadap segala bentuk intimidasi yang menggunakan tangan hukum.
“Kami dari PADMA Indonesia siap mengadvokasi dan memberi dampingan jika dibutuhkan,” imbau Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantas Korupsi (KOMPAK) Indonesia ini.
Dirinya juga meminta agar tidak ada upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan berbagai modus.
Sebelumnya Toko Lancar Jaya digeledah anggota Satreskrim Polres SBD tanpa surat perintah.
Toko yang terletak tidak jauh dari Jembatan Pare Dawa, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka ini digeledah pada Selasa (30/10/2025) sekira pukul 12.00 WITA.
Saat penggeledahan itu Yakob Malo selaku pemilik toko tidak berada di tempat.
“Saya kaget karena tidak di toko saat itu, dan cuma dapat informasi dari istri dan anak,” ujarnya kepada awak media, Selasa (30/09/2025) malam.
Pihaknya mengaku tidak memiliki persoalan apa pun selama ini terkait bisnis bahan bangunan yang dilakoninya.
Selama menggeluti usaha dagang bahan bangunan tidak pernah ada komplain dari pihak mana pun.
“Saya heran kok tiba-tiba polisi yang dipimpin Kasatreskrim turun geledah tempat usaha saya tanpa pemberitahuan, apalagi surat perintah penggeledahan,” timpalnya.
Bahkan, sebut Yakub lagi, diduga ada beberapa bahan bangunan berupa besi beton yang dipotong untuk dibawa ke Mapolres sebagai bahan penyelidikan.
Potongan besi beton berdiameter 6 mm, 8 mm, 10 mm, dan 12 mm dibawa pulang anggota polisi yang datang siang itu.
“Selama ini saya tidak pernah punya masalah, dan herannya lagi yang lain tidak digeledah, cuma toko saya saja,” tuturnya blak-blakan.
Ia kemudian dihubungi untuk datang memberi klarifikasi pada Rabu (01/10/2025) di Unit Tipidter, Satreskrim Polres SBD, juga tanpa melalui surat.
Sebagai warga negara yang patuh, ia memenuhi panggilan lisan tersebut meski di benaknya penuh tanya atas penggeledahan yang menurutnya tidak prosedural itu.
“Yang jadi pertanyaan saya, apakah Polres SBD memiliki mesin uji laboratorium, dan untuk maksud apa toko saya digeledah,” ucapnya kepada sejumlah awak media di Mapolres SBD Rabu (01/10/2025) siang. ( TIM/MS )
