JAKARTA, MENARASUMBA.COM – Kapolres Sikka, NTT AKBP Hardi Dinata H, SIK, MM didesak untuk segera memproses hukum kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di Maumere yang diduga kuat dilakukan caleg terpilih Partai Demokrat.
Desakan ini disampaikan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia melalui Ketua Dewan Pembina lembaga tersebut, Gabriel Goa, pada Selasa (09/04/2024).
Gabriel yang juga Ketua Tim Lobby dan Advokasi Zero Human Trafficking Network, dan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merasa sangat miris dan sedih atas terulang kembalinya peristiwa TPPO.
“Kami dengan tegas mendesak Kapolres Sikka sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk segera memproses hukum kasus ini,” ujar Gabriel.
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa. ( Foto Menara Sumba )
Kedua, pihaknya juga mendesak Penjabat Bupati Sikka untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Migrasi Aman di Sikka.
“Ketiga, mendesak pimpinan partai politik dimana caleg terpilih itu berasal agar menghormati dan menjunjung tinggi penegakan hukum dengan tidak mengintervensi atau mengintimidasi proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Jika memang terbukti, caleg bersangkutan harus segera diberhentikan secara tidak hormat.
Seluruh masyarakat penggiat anti human trafficking bersama pers diajak untuk mengawal proses hukum kasus tersebut.
“Tapi juga tidak boleh dilupakan agar layanan terpadu satu atap di daratan Flores-Lembata yang hanya ada di Maumere segera diberdayakan bukan dibiarkan terlantar,” kata dia lebih lanjut.
Gabriel juga berharap anggota DPR RI terpilih dari Dapil NTT I agar memiliki sense of emergency terhadap rakyat yang diwakilinya.
Hal itu diwujudkan dengan membentuk dan mendirikan balai latihan kerja profesional tidak saja di wilayah Dapil NTT I namun juga di Dapil NTT II.
Para wakil rakyat ini, sebut Gabriel, jangan menjadi simbol semata yang cuma bisa duduk, dengar, diam, dan tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya di Nusa Tenggara Timur.
“Karena NTT adalah daerah darurat human trafficking, maka anggota DPR dan DPD terpilih dari wilayah ini harus proaktif, bukan tidur-tiduran tapi cari solusi bagi NTT,” imbau Gabriel.
Lawan BLK Politik
Pada bagian lain ia meminta para wakil rakyat ini juga harus proaktif berada di barisan paling depan bersama seluruh stakeholder berupaya agar segera dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada 22 kabupaten/kota di NTT.
Demikian halnya dengan penanganan layanan terpadu satu atap pada 22 kabupaten/kota di NTT yang sifatnya sangat urgen.
Hal yang juga sangat mendesak adalah tersedianya Balai Latihan Kerja profesional, bukan BLK Komunitas yang bersifat politis.
“Karena itu pembangunan BLK berlatar belakang politik harus kita lawan,” tandasnya.
Jika penanganan BLK dilakukan secara profesional, maka dari NTT akan muncul SDM unggul sekaligus menghasilkan duta pariwisata dengan remitensi yang besar bagi kemajuan ekonomi di NTT, khususnya dalam lingkup keluarga.
Bersama seluruh stakeholder, TPPO bisa dicegah mulai dari kampung-kampung apabila perangkatnya sudah ada.
“Jadi jangan lagi terjadi pembiaran terhadap maraknya perdagangan manusia atau TPPO di Bumi Flobamora, stop jo bajual orang NTT,” pungkasnya. ( TAP/MS )
