TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Bau tidak sedap dugaan korupsi di bidang pelayanan kesehatan sudah terendus oleh DPRD Kabupaten SBD.
Berbagai modus dipraktikkan oknum yang gemar makan uang haram dengan memanfaatkan jabatannya.
Sebagai langkah awal menelisik serius perilaku penyelewengan uang negara itu, Komisi I DPRD SBD melakukan kunjungan kerja di RSUD Reda Bolo pada Senin (16/03/2026).
Audiensi Komisi I DPRD SBD bersama pimpinan dinas kesehatan, direktur RSUD Reda Bolo, dan sejumlah tenaga kesehatan. ( Foto Menara Sumba )
Sumber resmi media menyebut, salah satu trik licik yang dipakai adalah pengadaan tenaga dokter yang asal-asalan.
Alih-alih menambah baik pelayanan, justru kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
Contohnya, pengadaan dokter paru padahal alat Rontgen sedang rusak sehingga pelayanan pun tidak maksimal.
“Dokter syaraf perlu, namun tidak ada fasilitas CT Scan dan obat-obatan, sehingga kurang berguna,” ungkap sumber ini.
Demikian halnya dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter kandungan, dan dokter patologi klinik yang sudah tersedia dan tidak diperlukan lagi.
Adanya dokter patologi klinik, pasangan suami istri dimana salah satunya adalah dokter patologi anatomi.
“Track record kurang bagus dari Rote ke Waingapu (isu politik dan korupsi). Masuk ke RSUD Reda Bolo, patologi klinik ya boleh lah, tapi kalau sudah ada residen patologi, tinggal pilih mau pakai dokter residen atau dokter ini,” beber sumber ini lebih lanjut.
Parahnya lagi, istri dari dokter patologi klinik ini adalah dokter patologi anatomi yang tidak dibutuhkan.
Apalagi alat untuk dokter patologi anatomi tidak tersedia, sehingga yang bersangkutan digaji cuma-cuma oleh negara.
Meja operasi RSUD Reda Bolo yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sejak diserahkan pada Desember 2024 lalu. ( Foto Menara Sumba )
“Kami duga ada nepotisme karena persoalan ini didiamkan saja oleh Direktur RSUD Reda Bolo,” timpalnya.
Alkes Bermasalah dan Barang “KW”
Persoalan lain muncul dari ruangan operasi nomor 2, dimana sejak diserahkan pada Desember 2024, lampu operasi sudah rusak.
Saat ini, lampu sering mati-hidup, penerangannya tidak bagus (tidak terang) sehingga menyulitkan pada saat tindakan operasi, membuat rasa perih pada mata, dan pasien tidak nyaman.
“Sebagai pengganti, dipakai lampu neon biasa, dan itu sangat tidak sesuai standar,” sebut narasumber ini.
Kendala tersebut sudah dilaporkan berulang kali ke bagian manajemen, namun sama sekali tidak ada solusi.
Sialnya pula, pesanan alat kesehatan (alkes) selalu tidak sesuai spesifikasi yang telah dipesan oleh pengguna alat (user) karena diduga ditelikung oknum pejabat dinas kesehatan.
Spesifikasi alat yang sesuai kriteria sudah pernah diajukan, tetapi yang datang selalu tidak sesuai atau “kw” (tapi diduga harga tidak berubah).
Fakta ini terlihat di ruangan operasi nomor 2, dimana meja operasi yang diserahkan pada Desember 2024 tidak sesuai spesifikasi.
Sejak dilakukan uji fungsi, sudah bermasalah, karena meja operasi tidak bisa diatur fungsinya untuk naik-turun dan peruntukan lainnya secara maksimal.
“Tidak bisa digunakan oleh dokter ahli kandungan pada saat tindakan operasi, khusus operasi ginekologi,” sebutnya lagi.
Sedianya ruang operasi itu khusus untuk kasus-kasus pasien ibu-ibu dengan masalah kandungan, namun spesifikasi alat yang didatangkan tidak sesuai.
Ancaman Mutasi jadi Senjata Pamungkas
Sejumlah narasumber lain juga menyebut pemotongan honor dan insentif tenaga kesehatan maupun staf yang dilakukan sejak drg Margaretha H. Selan menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten SBD.
Para tenaga kesehatan (nakes) maupun staf tidak berdaya karena diintimidasi dengan ancaman mutasi.
Ancaman ini akhirnya membungkam niat protes para nakes maupun staf yang dikebiri haknya.
Seorang mantan staf dinas kesehatan yang ditemui pada Selasa (17/03/2026) siang mengaku sebagai salah satu korban “kekejaman” oknum pejabat tersebut.
“Lima kali berturut-turut insentif dipotong dan ketika saya pertanyakan malah dapat hadiah pindah di RSUD Reda Bolo,” ungkapnya.
Hingga berita ini tayang belum ada penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten SBD.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBD, drg Yulianus Kaleka tidak menjawab pertanyaan wartawan pada Senin (16/03/2026) di RSUD Reda Bolo.
Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten SBD, drg Margaretha H. Selan yang santer disebut dalam pusaran dugaan ketimpangan ini juga irit bicara.
“Nanti dengan Pak Kadis, saya hanya staf saja,” ujarnya singkat menghindari kejaran wartawan. ( TIM/MS )
