TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pemkab Sumba Barat Daya menarget pekerjaan ruas jalan panjang yang rusak berat tuntas dikerjakan tahun depan.
“Saat ini tengah dikerjakan sejumlah ruas jalan yang rusak parah dan selama ini membuat beberapa wilayah terisolir,” jelas Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBD, Wilhelmus Woda Lado, ST Jumat (19/04/2024).
Salah satunya ruas jalan simpang Waimangura – Lete Loko yang tahun ini pembangunannya diawali sepanjang 7 kilo meter lebih dengan anggaran dana 20,5 miliar lebih.
Penanganan pekerjaan ruas jalan simpang Waimangura – Lete Loko yang dilakukan oleh PT Bumi Permai Nusantara. ( Foto Istimewa )
Ruas jalan ini ini akan dilanjutkan pada tahun depan untuk diselesaikan sisa yang belum dikerjakan.
“Yang pasti link jalan di ruas ini dan sama akan dengan jalan Weekombaka – Kori, karena saat ini dana yang ada terbatas dan dianggarkan untuk itu dulu,” urainya.
Tahun depan akan diusulkan lagi karena sudah jadi komitmen pemerintah bahwa link-link ini harus diselesaikan pada tahun 2025.
Demikian juga ruas jalan Tanggaba – Tanggo’o dimana akibat terbatasnya dana maka prioritasnya pada titik yang rusak parah.
“Kita kecualikan jalur dari Pasar Totok sampai ke Karuni karena lapennya belum rusak dan masih bisa dimanfaatkan dengan baik,” imbuhnya.
Kondisi ini sama dengan ruas jalan yang menghubungkan Weekombak – Kori, dimana ada lintasan 2 km yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik.
Salah satu ruas panjang yang juga mulai dikerjakan tahun ini adalah jalur Waimangura – Kahale dengan dana mencapai 48 miliar lebih.
Wilhelmus menegaskan, pemerintah akan konsisten sehingga pada tahun depan salah satu ruas jalan panjang yang sudah puluhan tahun rusak parah ini akan tuntas ditangani.
“Kemudian yang kita usul lagi ruas jalan Elopada – Omba Kareke dimana tahun ini digarap dengan Dana Insentif Daerah,” ujar Woda Lado.
Namun untuk tahun ini, lanjutnya pula, difokuskan dulu untuk penanganan pada ruas yang terkena longsor dan sisanya nanti dikerjakan hotmix sepanjang 700 meter lebih.
Sisanya akan diusulkan melalui DAK sehingga bisa diselesaikan pada tahun depan, sehingga secara umum link panjang yang belum selesai akan tuntas paling lambat di tahun 2025.
Ia berharap kebijakan pemerintah pusat yang sudah berjalan tidak mengalami perubahan karena dengan adanya presiden baru tentunya akan melahirkan kebijakan baru.
“Namun kita berharap bahwa Kementerian PUPR tetap berprinsip bahwa link yang sudah ditangani sekarang harus diselesaikan pada tahun 2025,” kata Wilhelmus.
Pada bagian lain ia menjelaskan, pada jalur lintas utara pemerintah telah menangani pula ruas jalan Katewel – Lokori sepanjang 4 km lebih.
Pada jalur itu, sebut Kadis Wilhelmus, tersisa 2 km saja yang akan segera dituntaskan penanganannya sehingga benar-benar layak jadi akses transportasi yang menopang jalur ini.
“Kita memiliki sumber daya anggaran yang terbatas sehingga penanganan infrastruktur jalan di kabupaten ini benar-benar berpedoman pada skala prioritas,” tambahnya.
Dirinya berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini karena pemerintah sama sekali tidak berdiam diri, tetap berupaya keras untuk mendapatkan kucuran anggaran dari sumber di luar Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita sama sekali tidak bisa mengandalkan DAU karena anggarannya sudah dipatok dan itu lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin belanja pegawai seperti gaji dan operasional,” jelasnya lagi.
Namun ia juga tidak menyalahkan masyarakat yang belum mengetahui kondisi tersebut dan kemudian menganggap bahwa pemerintah mengabaikan penanganan infrastruktur yang telah rusak.
Dalam periode pemerintahan saat ini penanganan infrastruktur jalan diarahkan pada jalur yang sudah sekian puluh tahun terisolir karena tidak pernah tersentuh pembangunan.
Pihaknya berharap warga yang berada pada lintasan jalur jalan yang sudah pernah ditangani namun saat ini sedikit rusak agar bisa bersabar karena kelak pasti ditangani.
“Bayangkan ada wilayah yang betul-betul tidak pernah tersentuh sejak kabupaten ini ada. Secara nurani kita yang sudah pernah menikmati aspal harus bisa berempati sedikit,” tandasnya. ( JIP/MS )
