TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Aktivis Gerakan Kemasyarakatan (Germas) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Agustinus Cabang Tambolaka, mendesak Bupati SBD agar segera tetapkan lokasi penambangan pasir sementara.
Pernyataan ini disampaikan Dominggus Ghoghi, salah satu aktivis PMKRI St. Agustinus Tambolaka, Sabtu (27/12/2025).
“Jangan berlarut-larut, dikhawatirkan masyarakat akan hadapi persoalan hukum karena tidak ada lokasi tambang pasir di SBD,” ujarnya.
Karena sulit didapat, harga pasir saat ini sudah sangat mencekik dan naik tiga kali lipat dari tarif normal.
Selama belum ditetapkan lokasi penambangan, kata dia, masyarakat tidak sepenuhnya disalahkan manakala terpaksa mengambil pasir di area terlarang.
“Bupati jangan anggap ini persoalan sepele, karena pasir salah satu kebutuhan urgen masyarakat,” serunya.
“Terlebih saat musim hujan, warga butuh pasir untuk perbaiki rumah dan saluran air untuk antisipasi genangan,” kata Dominggus lebih lanjut.
Ditegaskannya, jika pemerintah belum punya solusi yang adil maka seharusnya tidak secara sepihak menindak masyarakat yang kedapatan mengambil pasir untuk kebutuhannya.
Perlakuan Adil
Aktivis PMKRI yang kerap terjun langsung berorasi dalam aksi demonstrasi ini juga mengingatkan pemerintah untuk berlaku adil.
Pihaknya menilai keadilan belum ditegakkan karena ditengarai banyak penggunaan pasir tidak terkontrol, terlebih dalam pekerjaan proyek pemerintah.
“Jangan sampai pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih justru gunakan pasir laut, dan jika itu terjadi, maka jelas keadilan di SBD hanya sebatas slogan,” ucapnya miris.
Semestinya, saat ini sudah ada langkah nyata apabila pemerintah daerah benar-benar punya niat menyelesaikan persoalan pasir.
Ia mempertanyakan janji bupati yang hendak datangkan pasir dari luar dan sudah lama ditunggu publik namun tak kunjung nampak hasilnya.
Jika opsi tersebut tidak memungkinkan, pemerintah wajib mencari alternatif lain.
“Bupati jangan diam tanpa solusi. Gunakan hak prerogatif dan segera ambil tindakan untuk kepentingan mendesak masyarakat,” tandas Dominggus.
“Ini bisa dianggap sebagai bentuk nyata ketidakmampuan sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya pula.
Jangan Tunggu Aksi Protes
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, keberanian Bupati mengambil kebijakan pro-rakyat justru akan mendapat dukungan dan apresiasi masyarakat luas.
Pemerintah juga diingatkan agar tidak menunggu gelombang protes masyarakat baru tergesa-gesa bertindak.
Pemenuhan kebutuhan dasar warga, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Secara tegas, Germas PMKRI menolak aktivitas penambangan pasir yang merusak lingkungan di wilayah pesisir, terutama kawasan wisata.
Kendati demikian, masih ada lokasi tertentu yang bisa dikelola secara terbatas dan bertanggung jawab untuk solusi jangka pendek penuhi kebutuhan pasir di SBD.
“Kami tolak keras perusakan alam, tapi masih ada lokasi alternatif yang bisa dimanfaatkan sementara waktu sambil menanti solusi jangka panjang yang sudah disiapkan pemerintah,” tutupnya. ( JIP/MS )
