TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Sumba Barat Daya adalah tanah terberkati dan dibuktikan dengan bentangan alam yang subur dimana tanaman hidup baik di semua tempat.
Pernyataan ini disampaikan mantan Penjabat Bupati SBD, Ir Yohanes Oktovianus, MM saat dimintai pesan dan harapannya sebelum meninggalkan Sumba Barat Daya.
“SBD juga bukan daerah rawan pangan, tidak masuk zona rawan bencana dan memiliki potensi wisata alam serta budaya yang memesona,” ujarnya Jumat (21/02/2025).
Penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Pj Bupati SBD, Ir Yohanes Oktovianus, MM kepada perwakilan tiga etnis besar di SBD. ( Foto Menara Sumba )
Berkat atau potensi di atas, kata Yohanes Oktovianus, perlu disadari dan disyukuri oleh seluruh masyarakat, terutama diawali oleh keteladanan kepemimpinan dalam mengelola SDM juga SDA secara arif dan bijaksana.
“Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius adalah menyiapkan kaderisasi SDM yang berakhlak, cerdas, dan inovatif,” sebutnya.
“Tradisi serta kebiasaan buruk yang harus dilawan dan diperangi adalah kurang disiplin waktu, kurang mengedepankan pendidikan anak-anak,” katanya lagi.
Ia menegaskan, untuk perangkat daerah perlu didorong sistem kerja kolaboratif mulai dari perencanaan, melaksanakan kegiatan (diupayakan dalam bentuk gerakan) dan evaluasi secara berkala yang transparan.
Setiap pejabat dan ASN wajib memiliki target kinerja sesuai tugas pokok secara kreatif dan inovatif, serta mengenal dengan baik peta proses bisnis di setiap jenjang jabatannya.
“Di situ akan terbentuk jejaring kerja produktif karena tergambar mitra kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan kerja organisasi,” tandasnya.
Sebagai catatan, meski hanya menjabat selama enam bulan lebih, kepemimpinan Ir Yohanes Oktovianus, MM telah membuat nadi birokrasi berdenyut.
Penegakan disiplin ASN merupakan salah satu hal paling dikenang dalam memori seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat SBD.
Selain itu, tangan dingin Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi NTT ini berbuah hasil dengan pengakuan atas pekik adat ka’buara/payokong melalui sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang disahkan Kemenkumham RI pada 14 Februari 2025 lalu. ( JIP/MS )
