TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Sejumlah guru dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas di kabupaten SBD unjuk protes dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatah HUT Kemerdekaan RI Agustus mendatang.
Protes ini mengemuka di halaman Kantor Bupati SBD, Rabu (12/04/2023) lantaran para guru yang mendampingi siswanya ini kecewa dengan hasil seleksi yang dinilai telah merugikan sejumlah siswa.
Kisruh ini bermula tatkala 10 orang siswa yang sudah lolos seleksi untuk menjadi anggota Paskibra tingkat kabupaten ditunjuk lagi untuk menjadi peserta yang akan mengikuti seleksi anggota Paskibra tingkat provinsi.
Celakanya, posisi 10 orang siswa tersebut langsung digantikan dengan anggota Paskibra baru yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lolos seleksi.
“Ini tidak sangat tidak fair, karena semestinya siswa yang sudah dinyatakan lolos menjadi anggota Paskibra tingkat kabupaten tidak lagi dicopot untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi,” ujar salah seorang guru dari sebuah SMK.
Salah seorang guru yang turut memprotes sedang menyampaikan pernyataan kepada Sekda. (Foto. Menara Sumba)
Apalagi jatah yang dibutuhkan untuk tingkat provinsi hanya 2 orang sehingga otomatis 8 orang diantaranya yang nantinya tereliminasi tidak bisa lagi kembali menjadi anggota Paskibra kabupaten karena posisinya sudah digantikan orang lain.
“Peserta yang sudah lolos seleksi di tingkat kabupaten jangan diganggu lagi. Cari saja siswa lain untuk diutus ikut seleksi di tingkat provinsi,” teriak salah satu guru dengan tensi tinggi.
Keributan pun tidak dapat dihindari sehingga proses seleksi yang semestinya berakhir sore itu menemui jalan buntu.
Secara spontan, Sekretaris Daerah Kabupaten SBD, Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos yang saat itu hendak pulang rumah karena jam kantor sudah usai pun didaulat untuk menengahi persoalan tersebut.
Sekda Kabupaten SBD, Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos (berpakaian coklat, kedua dari kanan) sedang memberi arahan. (Foto. Menara Sumba)
Dengan arif Sekda Adi Lalo mengembalikan sepenuhnya kewenangan atas penetapan hasil seleksi anggota Paskibra tersebut kepada penyelenggara yang digawangi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten SBD.
Menurut Sekda, sebetulnya ia hendak pulang rumah sebab sudah lepas jam kantor. Namun karena menghargai panitia dan semua peserta seleksi ia bersedia memenuhi permintaan itu.
“Tapi ditegaskan di sini bahwa saya tidak punya kewenangan apa pun meski menjabat sebagai sekda untuk campur tangan apalagi ikut menentukan hasil seleksi ini,” tandasnya.
Karena itu ia berharap agar hasil seleksi benar-benar sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditentukan sehingga jangan ada pihak yang diperlakukan tidak adil.
“Dibicarakan baik-baik dan diputuskan sesuai aturan yang mengedepankan spotifitas dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam urusan ini,” imbuh Sekda Adi Lalo.
Namun hingga Sekda beranjak meninggalkan tempat itu, penetapan hasil seleksi mengalami deadlock. Sejumlah guru pendamping lain bahkan melontarkan pernyataan bahwa ada yang tidak fair dalam seleksi tersebut.
“Ada sekolah yang memonopoli keanggotaan Paskibra ini karena 23 siswanya diterima, sedangkan banyak juga sekolah yang tidak satu pun siswanya lolos seleksi,” ungkap Yulius guru SMK Pancasila Tambolaka.
Ia menilai tindakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Yohanes Tende SH yang memasukkan kembali 10 siswa tidak lolos seleksi menjadi anggota Paskibra telah menabrak aturan.
Salah seorang guru lain mengatakan, kepala dinas semestinya tidak campur tangan menentukan apalagi menunjuk langsung siapa saja yang berhak menjadi anggota Paskibra karena itu kewenangan tim seleksi.
Karena tidak menemukan kata sepakat, penentuan hasil seleksi itu ditunda dan dijadwalkan kembali pada Jumat (14/04/2023) mendatang.
“Setelah sekian tahun baru kali ini kami pulang tanpa membawa hasil untuk dilaporkan kepada pimpinan di sekolah,” ucap salah seorang guru dari Kodi dengan nada kecewa. ( TIM/MS )
