TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Indikasi tidak adanya transparansi dalam pembangunan gedung Koperasi Merah Putih pada sejumlah desa di Kabupaten SBD jadi obrolan publik.
Sejumlah kepala desa yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu jumlah dana yang digelontorkan untuk pembangunan gedung ini.
Bahkan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SBD, Yengo Tanda Kawi, S.Pd juga tidak tahu menahu soal itu.
Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di Desa Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka yang tanpa papan informasi anggaran. ( Foto Menara Sumba )
Ia menegaskan, jika hal ini sudah disampaikan pula dalam sejumlah pertemuan zoom di Makodim 1629/SBD, baik dengan Pangdam, Penglima TNI, maupun PT Agrinas Pangan Nusantara.
Dikonfirmasi awak media, Kamis (05/02/2026) ia mengaku jika seluruh kepala dinas di Indonesia juga mempertanyakan hal itu.
“Bahkan ada yang marah dan bilang kita yang bangun koperasi ini berdarah-darah dari awal, pada akhirnya pas membangun begini, seolah-olah kementerian koperasi sampai dinas koperasi, bahkan pemda kok tidak terlibat dalam pembangunan,” ujarnya.
Pihak TNI, kata dia, beralasan bahwa hanya terikat dengan kontrak PT Agrinas.
“Karena sumber dana dari sana, dan MoU dengan PT Agrinas. Bukan dengan pemda, kementerian koperasi, atau dinas koperasi,” imbuhnya.
Ia mengaku, pihaknya tidak punya payung hukum untuk terlibat jauh dalam pembangunan gedung Koperasi Merah Putih ini.
Karena itu Pemda SBD telah menggelar rapat yang melibatkan bupati, sekda, dan Satgas Koperasi Merah Putih, dengan mengundang pihak Kodim 1629/SBD.
“Biar clear, supaya ke depan manakala ada pertanggungjawaban, saya selaku kadis koperasi misalnya, tiba-tiba saya terima bangunan, terus diminta tanda tangan penerimaan gedung, saya tidak mungkin mau,” timpal Tanda Kawi.
Alasannya, lanjut Kadis Yengo, sejak awal peletakan batu pertama sama sekali tidak dilibatkan.
Meski masyarakat menganggap bahwa yang dibangun adalah gedung koperasi, tapi dinas koperasi atau kementerian koperasi, pejabat dan jajaran di bawahnya tidak tahu.
“Tapi yang berkaitan dengan pengurus, kita kasih bimbingan pelatihan, sampai nanti pendekatan untuk mutu bagaimana mereka jadi pengurus yang baik, kita lakukan,” terangnya.
Karena itu publik harus tahu seberapa jauh keterlibatan dinas koperasi selaku perpanjangan tangan kementerian koperasi dan pemda terkait urusan pembangunan gedung KDKMP.
“Intinya bahwa kaitan dengan pembangunan Gedung, kami tidak tahu sama sekali. Saat pembangunannya kita tidak pernah hadir, karena memang kita tidak ada fungsi di situ,” tandasnya. ( JIP/MS )
