Nasional

Papua Tengah Darurat Perdagangan Orang, Gabriel Goa Desak Kapolri Berantas Jaringan Eksploitasi Seksual

×

Papua Tengah Darurat Perdagangan Orang, Gabriel Goa Desak Kapolri Berantas Jaringan Eksploitasi Seksual

Sebarkan artikel ini

PAPUA TENGAH, MENARASUMBA.COM – Maraknya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak-anak perempuan asal Sulawesi dan Jawa di wilayah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan serius.

Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga agama, lembaga adat, masyarakat sipil hingga insan pers.

Tenaga Ahli Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan para korban sekaligus membongkar jaringan perdagangan orang yang diduga beroperasi di wilayah Papua Tengah.

Gabriel menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Karena itu, persoalan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus membangun gerakan bersama untuk melawan dan memberantas jaringan human trafficking yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban eksploitasi.

Dalam pernyataan sikapnya, Gabriel menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak Kapolri turun tangan.Gabriel mendesak Kapolri selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat nasional agar segera memerintahkan Kapolda Papua Tengah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas TPPO di tingkat provinsi, untuk bergerak cepat menyelamatkan para korban.

Ia juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan jaringan perdagangan orang, memproses hukum para pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking di balik praktik kejahatan tersebut.

Kedua, meminta Pemkab Nabire memenuhi hak-hak korban.Gabriel secara khusus mendesak Bupati Nabire bersama jajaran pemerintah daerah agar memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para korban TPPO.

Menurutnya, para korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara menyeluruh, antara lain hak atas rasa aman melalui penyediaan rumah aman (shelter).

Selain itu, korban harus memperoleh layanan kesehatan melalui pemeriksaan medis menyeluruh atau medical check-up, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, sesuai kebutuhan medis dan dengan tetap menjaga kerahasiaan serta martabat korban.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban atas restitusi, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Ketiga, mengajak solidaritas tokoh agama, tokoh adat dan pers.Gabriel mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh adat, penggiat HAM, organisasi masyarakat sipil dan insan pers membangun kolaborasi hexahelix untuk menyelamatkan korban sekaligus mencegah meluasnya praktik perdagangan orang.

Ia juga mendesak Kapolda, Pangdam, Gubernur dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah agar bergerak cepat, serius dan terkoordinasi dalam memberantas jaringan TPPO.

Tidak hanya pelaku lapangan, Gabriel meminta aparat mengungkap aktor intelektual serta pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan perdagangan orang tersebut.

Menurut Gabriel, upaya pemberantasan TPPO harus menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa penyelamatan perempuan dan anak korban eksploitasi seksual merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas kepolisian atau pemerintah.

” Saatnya kita bangkit bersama melawan dan memberantas jaringan human trafficking ke Tanah Papua,” demikian seruan Gabriel Goa.

Gabriel berharap seluruh elemen masyarakat tidak menutup mata terhadap dugaan praktik perdagangan orang tersebut.

Keselamatan korban harus menjadi prioritas, sementara setiap dugaan tindak pidana harus diusut secara profesional dan para pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ( TAP/MS )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *