BORONG, MENARASUMBA.COM – Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumba Barat Daya, Ril Minggu, mengapresiasi ketegasan DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang menyorot kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan ini dilontarkan saat Rapat Paripurna Pembahasan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (13/08/2025).
Ril Minggu menilai, langkah DPRD Manggarai Timur merupakan wujud nyata fungsi pengawasan yang berjalan efektif. Ia berharap, sikap kritis DPRD jadi pemicu untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya apresiasi keberanian DPRD Matim yang bersuara kritis. Ini bukti bahwa demokrasi lokal masih hidup dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya, Kamis (14/08/2025).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik yang rutin digelar DPRD guna memastikan setiap rupiah dari APBD dikelola secara bertanggung jawab dan berdampak langsung bagi rakyat Manggarai Timur.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur serta Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur disorot dengan kritik tajam yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Matim, Paulus Yorit Poni.
Yorit menilai dua dinas tersebut belum menunjukkan kinerja optimal, padahal anggaran sudah digelontorkan melalui APBD.
“Masih banyak masalah yang belum selesai di dua dinas ini, dan perlu menjadi perhatian khusus agar anggaran yang kita alokasikan tidak sia-sia,” tegas Yorit dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai Timur.
Desakan Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus
Lebih jauh Yorit menekankan, rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus LKPJ tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang sifatnya administratif belaka.
Pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil tersebut secara konkret dan terukur.
“Pembahasan LKPJ seharusnya bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ini adalah bentuk pengawasan tertinggi DPRD, dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jika rekomendasi tidak segera diimplementasikan, maka dampaknya bisa merugikan masyarakat luas karena anggaran menjadi tidak efektif.
“Bahkan berpotensi menyebabkan stagnasi dalam sektor pelayanan publik yang krusial seperti pendidikan dan pertanian,” sambungnya.
Fraksi PDIP DPRD Matim juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PPO dan Dinas Pertanian.
Evaluasi tersebut harus mencakup aspek koordinasi lintas unit, efektivitas pengawasan internal, serta pelaksanaan berbagai program yang menyasar kebutuhan riil masyarakat.
Pelaksanaan anggaran harus berpijak pada prinsip efektivitas dan akuntabilitas.
“Dengan demikian, belanja publik tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Yorit. ( TIM/MS )
