TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM Ketersediaan pasir jadi problem sangat serius yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Pernyataan ini dilontarkan salah satu tokoh masyarakat Sumba Barat Daya, Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut, MTh, MPd.K saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Kamis (18/09/2025).
Ia menyebut, sejak pemerintah melarang penambangan pasir pada area pantai, otomatis warga kesulitan mendapatkan salah satu material utama bangunan ini.
“Kondisi tersebut menimbulkan keresahan publik akibat harga pasir yang didatangkan dari luar SBD meroket tidak terkendali,” ujarnya.
Tapi sangat disayangkan harga pasir yang melambung tinggi tidak berbanding lurus dengan kualitas pasir yang didatangkan dari luar kabupaten.
Pasalnya, pasir sungai yang dipasok dari Sumba Barat ini mengandung lumpur dengan kadar yang tinggi.
“Karena itu untuk jangka pendek yang sangat mendesak, pemerintah harus berani putuskan mana lokasi tambang pasir,” imbaunya.
Mantan cawabup Paket AMAN (Agustinus Tamo Mbapa-Soleman Lende Dappa) yang ikut berlaga di pilkada serentak 2024 ini mengusulkan, satu-satunya pilihan lokasi tambang pasir ada di wilayah Kodi.
Kondisi alam laut di Kodi, kata dia, masih memungkinkan bagi penambangan pasir karena tidak terlalu berdampak pada abrasi pantai.
“Kalau di Kodi, kita ambil hari ini seminggu kemudian bibir pantainya sudah bisa terisi kembali,” ungkapnya.
Kendati demikian SLD tidak menyalahkan niat Pemkab SBD untuk mendatangkan pasir dari luar pulau.
Namun pemerintah harus menghitung secara cermat agar upaya tersebut tidak jadi soal bagi masyarakat manakala harga pasir yang didatangkan dari luar SBD tidak terjangkau.
“Jika high cost dan tidak ramah untuk kantong rakyat kecil maka sudah barang tentu persoalan tentang pasir tidak selesai,” timpalnya.
Hanya saja untuk bisa menambang pasir di wilayah Kodi perlu ada upaya agar tidak memantik tuntutan masyarakat yang sudah terlanjur berurusan dengan hukum.
“Nah sekarang mau ambil dari Kodi kendalanya adalah bagaimana dengan warga yang sudah masuk penjara,” imbuhnya.
Karena itu pemerintah harus duduk bersama DPRD, tokoh masyarakat Kodi, dan seluruh stakeholder termasuk pers untuk bangun komunikasi agar ditemukan solusi yang tepat.
Jika tidak ada langkah antisipasi maka pembangunan di SBD akan terkendala, meski kucuran anggaran dari pusat mengalir deras, akibat ketiadaan pasir.
“Jika Pemda SBD tidak segera mengambil langkah solutif maka kendala itu akan kita alami,” tutupnya. ( JIP/MS )
