TAMBOLAKA, MENARASUMBA.COM – Pro kontra publik mewarnai pembentukan pansel pejabat di tengah polemik masa jabatan bupati-wakil bupati SBD yang disebut akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang.
Namun demikian, seleksi pejabat yang sudah dilakukan oleh bupati SBD tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten SBD, Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos saat dimintai tanggapannya, Jumat (21/07/2023).
“Pertama, belum ada penegasan dari kementerian dalam negeri tentang akhir masa jabatan bupati-wakil bupati,” ujar Sekda.
Hal mendasar kedua, lanjut Adi Lalo, bupati saat ini bukanlah petahana yang periode kepemimpinannya akan berakhir dan tidak mencalonkan diri lagi.
“Sehingga dari sisi aturan, beliau masih punya kewenangan untuk membentuk pansel dan melantik pejabat baru di lingkup Pemkab SBD,” terangnya.
Ia menyebut, tahapan seleksi yang dilakukan panitia akan tuntas pada akhir bulan ini, dan pengumuman hasilnya sudah dijadwalkan tanggal 5 Agustus 2023.
Lebih lanjut dijelaskan Sekda, jumlah pelamar yang mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut sebanyak 29 orang, dimana satu orang gugur karena terkendala syarat administrasi.
“Saat ini tersisa 26 peserta karena dua orang lagi dinyatakan gugur saat assessment sebab tidak mengikuti salah satu tahapan dalam tes seleksi itu,” tambahnya.
Pelaksanaan seleksi yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat berkompeten yang akan mengisi sejumlah jabatan lowong.
Adi Lalo mengimbau agar pelaksanaan seleksi tersebut tidak dipolemikkan dengan adanya informasi tentang akhir masa jabatan bupati-wakil bupati SBD.
“Kita harus mencermati dengan sungguh regulasi terkait hal ini agar tidak membuat asumsi sendiri yang membingungkan publik,” pungkasnya. ( JIP/MS )
